Kenaikan UMP 8,03% Masih Tak Untungkan Buruh

Istimewa.

SEMARANG- Pemerintah Pusat melalui Kementrian Ketenagakerjaan menaikkan upah minimum provinsi (UMP) pada 2019 menjadi 8,03%. Hal tersebut menimbulkan polemik, pasalnya pertumbuhan di setiap Kabupaten atau Kota terdapat perbedaan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan, sebagai kepala daerah yang dilantik oleh pemerintah harus mengikuti apa yang ditetapkan sebagai peraturan pemerintah (PP).

“Saya disumpah untuk melaksanakan peraturan dan perundang-undangan pemerintah. Enggak ada tawar menawar yang lain. Kalau regulasi sudah, formulanya sudah, ketemu prosentasenya sudah, ya harus dilaksanakan,” katanya Ganjar, Kamis (18/10).

Namun demikian, kata dia, terdapat masalah jika kenaikan upah minimum Kota atau Kabupaten dibuat sama rata, pasalnya pertumbuhan ekonomi antar daerah di Provinsi Jawa Tengah sangat berbeda.

“UMP kalau tidak memperhitungkan kondisi ekonomi kabupaten atau kota kita, akan menjadi gap. Kita lihat saja, contoh semarang yang paling tinggi dengan banjarnegara yang paling rendah, jauh bedanya. Saya takutnya yang sudah tinggi ini bisa turun,” terangnya.

Desebutnya, masalah selanjutnya pasti akan terjadi negosiasi politik oleh para buruh dan pengusaha, yaitu ada yang setuju dan tidak setuju dengan aturan tersebut.

“Maka dari kami, sedang menyiapkan untuk membuka informasi keluar, kenapa angkanya yang keluar 8,03 persen. Publik harus tau, buruh harus tau, pengusaha harus tau, pemerintah juga harus tahu,” jelasnya.

Dia pun menyarankan, agar sistematika pengupahan berdasarkan survei perekonomian yang ada di daerah kabupaten atau kota masing-masing.

“Kalau dari PP itu sudah fik, Kalau saya menyarankan hitung-hitungan ekonomi untuk menaikan UMK biar lebih dekat, yaitu dari Kabupaten atau kota. Upahnya nanti agar mendekati rasa keadilan dengan pertumbuhan ekonomi sekitar,” ujarnya.

Ditambkan, sebagai kepala daerah untuk menentukan standar pengupahan akan mengikuti aturan peraturan pemerintah (PP) yang berlaku.

“Biar adil perhitungannya dibuat rayon, atau karisidenan, yaitu bisa dilihat realita dimasyarakat sekitar. Adanya PP sebenarnya bisa mengenakan kita, namun apakah sesuai realitanya. Nah ini kita mengusulkan formulanya saja,” tegasnya.

Sementara itu Ketua Umum Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) Jawa Tengah, Nanang Setyono menyatakan, kenaikan upah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 78 yang besarannya 8,03%, tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup layak.

“Oleh sebab itu kami tetap meminta agar mekanisme kenaikan upah tetap dilakukan melalui survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL),” tandasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here