KKL Mahasiswa Magister Hukum USM ke Kemenkumham, Kelembagaan Parpol Jadi Bahasan Utama
SEMARANG, ZONAPASAR.COM – Kelembagaan partai politik menjadi bahasan utama dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang dilakukan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Diketahui, sebanyak 63 mahasiswa Magister Hukum Universitas Semarang (USM) melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta pada 15 Januari 2024.
Rombongan diterima Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia yang diwakili Direktur Tata Negara Kemenkumham RI, Dr Baroto SH MH. Baroto sangat senang dengan kehadiran Mahasiswa Mahasiswi S2 Hukum USM yang sudah terkenal prestasinya.
Pada kesempatan itu Baroto mengatakan, terdapat 76 partai politik yang berbadan hukum. Namun yang ikut pemilu tahun 2024 hanya 18 partai politik.
”32 parpol tidak memiliki Mahkamah Partai, sehingga yang punya Mahkamah Partai baru 44 Parpol,” katanya.
Menurutnya, permasalahan umum yang muncul di parpol adalah adanya perselisihan internal, belum detailnya AD & ART partai, banyak parpol yang secara kelembagaan tidak melaksanakan forum sesuai AD & ART.
”Tantangan partai politik meliputi tingkat kepercayaan publik rendah, parpol sulit mengartikulasikan aspirasi masyarakat modern, transformasi organisasi dan regenerasi pengurus parpol,” ungkapnya.
Kaprodi Magister Hukum USM, Dr Drs H Kukuh Sudarmanto, SSos, SH, MM, MH mengatakan, KKL kali ini ke Kemenkumham diikuti 63 mahasiswa. Mereka dari konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.
”Tujuan KKL ini adalah para mahasiswa belajar tentang Partai Politik dan ingin mengetahui kesiapan Pemilu yang digelar Februari 2024. KKL diikuti mahasiswa yang sebagian sudah menjadi pimpinan terdiri atas hakim, polisi, ASN, Advocat, TNI, Jaksa dan mahasiswa mahasiswi yang bekerja di GO maupun NGO, diseluruh Indonesia,” tambahnya. (***)
