Soal ASN Anti-Pancasila, DPRD Jateng: Kalau Benar Berarti Ada Kecolongan

SEMARANG- Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Sriyanto mengatakan, kalau benar banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang anti-Pancasila berarti ada kecolongan saat proses seleksi calon Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kalau itu benar menjadi tanggung jawab bersama. Yang terpenting survey itu benar. Apalagi itu ASN, tentu dari awal ada screaning, dalam arti pada tahap rekrutmen berarti ada kecolongan saat awal,” kata Sriyanto menanggapi pernyataan Kemendagri terkait adanya 19,4% PNS di Indonesia tidak setuju dengan ideologi Pancasila, Senin (19/11).

Sriyanto mengatakan, semoga data yang diungkapkan Kemandagri tersebut benar sesuai dengan fakta. Karena, lanjutnya jangan sampai sedikit-sedikit yang berbeda pandangan politik dianggap anti-Pancasila.

“Mudah-mudahan Kemendagri survey itu murni pernyataannya benar-benar sesuai fakta. Tapi jangan karena oh sana enggak sepaham politiknya kemudian dianggap anti-Pancasila, kami harus mempertanyakan dulu,” ucapnya.

Sejauh ini, Sriyanto meyakini para ASN tetap memegang teguh Pancasila mengingat sudah sejak Sekolah Dasar telah diajarkan tentang Pancasila, sehingga harus berpikir positif.

“Saya yakin Pancasila itu sejak lahir, sudah dari SD diajaran kok, jangan terlulu mengkhawatirkan dikit-dikit antipancasila. Lebih baik kita positif tingking, banyak tanggung jawab, banyak tugas di depan kita, lebih baik kita tak ke semacam itu,” terangnya.

Diketahui, data Kemendagri itu merujuk pada hasil survei dari lembaga Alvara Strategi Indonesia yang terbit pada Oktober 2017. Isinya menyatakan bahwa 19,4% PNS menyatakan tidak setuju dengan Pancasila, dan lebih percaya dengan ideologi khilafah. (ZP/05)