Telepon Menteri KKP, Luthfi Kebut Program Nila Salin di Pantura
TEGAL – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat program budidaya 72 ribu hektare nila salin sebagai strategi adaptasi menghadapi ancaman rob di wilayah pesisir Pantura yang kian meluas dan menggerus lahan pertanian serta tambak warga.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang memimpin Jateng bersama Wagub Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin), menyampaikan langsung usulan percepatan program tersebut kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, melalui sambungan telepon saat Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 wilayah Bergasmalang dan Petanglong yang digelar di Pendopo Kota Tegal, Senin (22/6/2026).
Langkah ini diambil menyusul laporan sejumlah daerah terdampak rob yang menyebabkan hilangnya ratusan hingga ribuan hektare lahan produktif.
Di Kabupaten Pemalang, misalnya, tercatat sekitar 930 hektare lahan pertanian dan 300 hektare tambak terdampak genangan air laut. Sementara di Kabupaten Batang, sekitar 400 hektare lahan juga mengalami dampak serupa.
Sejumlah pemerintah daerah di Pantura telah mulai melakukan adaptasi dengan mengembangkan komoditas alternatif seperti padi salin dan nila salin.
Di Batang, uji coba budidaya telah dilakukan di lahan sekitar 30 hektare melalui kerja sama lintas pihak, sementara Pemalang juga mulai mengarahkan pemanfaatan lahan terdampak untuk komoditas yang lebih tahan salinitas.
Menanggapi kondisi tersebut, Ahmad Luthfi menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan dukungan pengembangan nila salin dalam skala besar, termasuk alokasi hingga sekitar 72 ribu hektare yang dapat dimanfaatkan daerah terdampak rob.
Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan pemetaan lahan dan pendataan masyarakat secara detail.
“Untuk wilayah Pantura yang terdampak rob tidak usah berkecil hati. Kita punya jatah sekitar 72 ribu hektare untuk nila salin. Tinggal dipetakan wilayahnya dan masyarakatnya dikumpulkan agar tetap berdaya,” ujar Luthfi.
Ia menambahkan, rob merupakan tantangan lingkungan yang tidak sepenuhnya dapat dicegah. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta tidak hanya mengandalkan upaya mitigasi seperti tanggul laut dan rehabilitasi mangrove, tetapi juga memperkuat strategi adaptasi ekonomi masyarakat.
“Kalau ada air yang tidak bisa kita cegah, maka harus kita lakukan mitigasi. Salah satunya dengan mengubah lahan yang terdampak menjadi tetap produktif melalui nila salin,” katanya.
Selain fokus pada penanganan rob, Luthfi juga menegaskan bahwa swasembada pangan tetap menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2026.
Ia meminta seluruh daerah memperkuat antisipasi musim kemarau melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan sistem pompanisasi dan pipanisasi, serta menjaga produktivitas pertanian.
Rembug Pembangunan tersebut dihadiri kepala daerah se-wilayah Bergasmalang dan Petanglong, unsur Forkopimda, perangkat daerah provinsi, serta berbagai elemen masyarakat sebagai bagian dari penyusunan arah pembangunan Jawa Tengah tahun 2027.***
