Tingkatkan PAD Non PKB, Bogi Minta antar BUMD Jangan Saling Sikut
MAGELANG- Pendapatan asli daerah (PAD) pemprov Jateng masih mengandalkan sektor pajak kendaraan bermotor (PKB). Upaya untuk mendongkrak PAD dari sektor non PKB juga terus digenjot agar bisa lebih maksimal.
Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah Asfirla Harisanto, SE menyatakan potensi PAD diluar sektor PKB memiliki potensi yang cukup besar apabila dikelola secara profesional dan sungguh sungguh.
Misal, pendapatan dari sektor laba usaha yang dilakukan oleh BUMD bisa kita dorong lebih maksimal.
“Diakui PAD dari sektor PKB masih jadi andalan. Namun kita harus berusaha memaksimalkan pendapatan dari sektor lain,” katanya saat menjadi pembicara pada Rakor Bidang Pendapatan Pemprov Jateng, di Hotel Atria Magelang (1/3/2018)
Dari data yang ada, tercatat pada tahun 2017 PAD Jateng sebesar Rp. 12,971 triliun. PAD dari sektor PKB mencapai 40 persen, sisanya berasal dari pajak BPKB, pajak air permukaan, pajak bumi dan bangunan, serta pajak rokok dan pendapatan diluar sektor pajak.
Menurut Bogi, begitu sapaan akrab Asfirla, beberapa BUMD yang memiliki kontribusi cukup besar dalam menunjang PAD adalah Bank Jateng, BPR BKK, Jamkrida dan beberapa BUMD dibawah naungan PT. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT). Sementara beberapa BUMD lainnya, harus didorong lebih maksimal
“Bank Jateng memiliki kontribusi yang paling tinggi sekitar Rp. 350 miliar disusul BPR BKK dan BUMD lain yang jumlahnya jauh dibawah Bank Jateng dan BPR BKK, ” tegas politisi PDIP ini.
Dikatakan dia, kunci keberhasilan BUMD agar bisa support maksimal adalah diterapkannya Good Corporate Governance (GCG). Jika GCG diterapkan dengan konsisten pasti hasilnya akan maksimal.
GCG diterapkan maka yang terjadi adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan.
Dengan sistem manajemennya didukung oleh IT, nantinya akan terluhat jelas dan akan terjadi konnektifitas antar lini.
“Kami memiliki pemikiran nantinya BUMD- BUMD yang kita punya akan terkoneksi sistemnya dalam sebuah holding company, sehingga terjadi sinergi yang bagus antar satu BUMD dengan BUMD lainnya,” jelasnya.
Lebih lanjut Bogi mengatakan, saat ini ada beberapa aset milik Pemprov Jateng yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan terkesan sebagai lahan tidur. Dinas terkait diminta melakukan optimalisasi aset, terlebih aset yang masih mangkrak.
“Pernah Komisi C melakukan kunjungan dan mendapat masukan kalau mereka takut mengoptimalkan aset karena pasti akan dilakukan penambahan target,” tegasnya.
Diakhir paparannya, Bogi menyorot dua BUMD yang saling sikut di lapangan dalam merebut pasar. Dia tidak ingin antara dua BUMD ini terjadi persaingan tidak sehat.
“Bank Jateng dan BPR BKK sebagai saudara saya minta melakukan sinergi jangan yang tua merebut pasar saudara mudanya,” pungkasnya. (zp/03)
