UMKM Modal Besar Perekonomian Jawa Tengah

Rully Sutansyah Effendi, Statistisi Ahli Muda, BPS Provinsi Jawa Tengah.

AKTIFITAS perekonomian Jawa Tengah didominasi oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor ini lebih dari 8,3 juta orang tenaga kerja. Peran sektor UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sangat besar.

Pemerintah seharusnya memberikan perhatian dan dukungan kepada UMKM untuk dapat tumbuh dan berkembang lebih besar.

Jumlah usaha UMKM di Provinsi Jawa Tengah hasil Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) mencapai lebih dari 4,1 juta usaha. Artinya, 99% lebih dari jumlah usaha yang terdapat di Provinsi ini. UMKM memiliki peran sangat besar terhadap pembangunan perekonomian bangsa.

Pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat terwujud dengan memperkuat UMKM.
Beberapa kendala utama yang dihadapi oleh pelaku sektor UMKM antara lain permodalan, perizinan usaha dan pemasaran produk yang dihasilkan. Kendala – kendala ini menghambat UMKM berkembang.

Modal merupakan dasar dalam membangun dan mengembangkan usaha. Selama ini UMKM masih terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal (bank), sehingga pelaku UMKM mengambil jalan untuk memanfaatkan lembaga keuangan mikro; meski banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha; dengan resiko dan beban cukup berat.

Terbatasnya akses UMKM dalam permodalan dapat mengancam kelangsungan hidup usaha. Syarat dan ketentuan dalam memperoleh modal masih menjadi masalah sebagian besar pelaku usaha kecil. Selain pengembangan produk, tercukupinya modal akan menjamin berkembangnya usaha.

Mayoritas usaha di Provinsi Jawa Tengah tidak berbadan usaha. Data SE 2016 dari BPS menunjukkan 3,9 juta usaha di Jawa Tengah belum memiliki badan usaha, sementara sekitar 110 ribu usaha memiliki izin khusus yaitu perizinan dari instansi pemerintah. Kepemilikan badan hukum yang jelas (izin usaha) hanya dimiliki oleh sedikit pelaku UMKM.

Perizinan dapat menjamin keberadaan suatu usaha. Kepemilikan legalitas usaha akan membantu pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh instrument bantuan, seperti permodalan dan pendampingan usaha.

Kendala berikutnya yang dihadapi pelaku UMKM adalah soal pemasaran. Selain distribusi barang yang masih terbatas, cara pemasaran online pun juga masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kurangnya pengetahuan dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital dan internet yang dialami pelaku UMKM, menjadi tantangan dan masalah yang harus dibantu untuk dipecahkan.

Gaya hidup saat ini dimana konsumen menginginkan sesuatu diperoleh lebih mudah, cepat, dan tanpa batas jarak, harus bisa disikapi dengan cerdik oleh pengusaha UMKM. Dalam hal pemasaran, UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital dan bergabung dalam layanan penjualan online.

Komitmen Pemerintah

Presiden Joko Widodo saat menutup Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2018 di Solo, menyatakan tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak berpihak pada UMKM. Indonesia adalah ladang subur bagi UMKM. Pemerintah ingin UMKM dimudahkan.

Pemerintah Indonesia sudah menurunkan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pajak UMKM telah diturunkan dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan ini bisa menjadi jalan untuk pelaku UMKM mendapatkan akses memperoleh modal.

Perhatian dan dukungan dari pemerintah dan swasta terhadap UMKM diperlukan agar seluruh pihak secara bersama memperoleh dampak yang positif. Bentuk perhatian dapat berupa pelatihan dan mengikutsertakan UMKM dalam kegiatan pameran produk atau jasa. Beberapa keuntungan yang didapatkan seperti peningkatan taraf perekonomian, peningkatan kualitas produk atau jasa, dan memperkuat jaringan pemasaran.

Jenis pelatihan yang bisa diajarkan dapat melatih para peserta tentang cara meningkatkan kualitas produk, proses kemas, dan membuka jaringan pasar. Kegiatan ini dapat mendorong sektor UMKM lebih unggul dan mampu berdaya di tengah persaingan modern.

Partisipasi pelaku UMKM dalam kegiatan pameran adalah sebagai cara mewujudkan pemberdayaan mereka di tengah kompetisi usaha. Manfaat yang diperoleh pengusaha UMKM dengan ikut serta dalam pameran diantaranya dapat memperkenalkan produk-produk unggulan dan lebih memahami kebutuhan pasar.

Komitmen pemerintah terhadap UMKM dapat berupa dorongan agar pelaku mampu bersaing dengan produk usaha modern dan produknya beredar secara luas, bahkan hingga pasar internasional. Salah satu contoh yaitu dengan melakukan inovasi dalam hal perizinan usaha. Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro telah meluncurkan aplikasi ijus Melon atau ijin usaha mikro melalui online. Waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan legalitas menjadi lebih cepat.

Harapan dengan adanya dukungan dari pemerintah terhadap UMKM bertujuan agar tercapai kemandirian ekonomi rakyat, perekonomian dalam negeri tidak tergantung dengan fluktuasi ekonomi global. Peranan besar UMKM sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat, harus dapat dioptimalkan.

Maju dan berkembangnya usaha kecil, maka kemandirian ekonomi tercipta, pertumbuhan ekonomi meningkat, dan kesejahteraan hidup masyarakat terwujud. Ayo dukung UMKM maju.

Penulis : Rully Sutansyah Effendi, Statistisi Ahli Muda, BPS Provinsi Jawa Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here