SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak mau terburu-buru menindak perangkat desa yang terbukti turut membantu upaya penyalahgunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hal ini berkaitan dengan munculnya kasus SKTM palsu yang marak selama masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK kemarin.
“Sebenarnya mungkin kan mereka dalam tekanan juga bisa, maka kita bina dan perbaiki dulu,” ujarnya saat ditemui di Hotel Patrajasa, Semarang, Selasa (10/7).
Lain halnya apabila pejabat tersebut terbukti melakukan kesengajaan. Ganjar menyebut pihaknya akan mengambil tindakan tegas.
“Kecuali memang ada unsur kesengajaan, dia jualan mengeluarkan SKTM katakanlah 500. Dijual dengan harga sekian, nah itu kita pidanakan,” sambungnya.
Dikatakan, hal serupa, juga akan diterapkan kepada orang tua peserta didik yang menggunakan SKTM untuk mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah-sekolah. Mereka yang dimaksud adalah pihak-pihak dari golongan mampu, namun mengaku miskin.
“Saya belum bicara sanksi kecuali ada niatan. Makanya kemarin ada di Comal atau Kendal, itu yang menjelaskan polisi bilang ‘bapak-ibu, kalau itu maka menipu dan pidana’, langsung mencoret sendiri-sendiri. Sekarang dibina dulu, tapi selanjutnya tidak bisa,” imbuhnya.
Sebelumnya, pada sidak proses verifikasi yang dilakukan di kantor Disdikbud Jateng, Ganjar mengungkap ada 78.065 buah SKTM yang dicoret. Lantaran, penggunaannya terbukti disalahgunakan oleh peserta didik dari golongan mampu.
Rincian yang dicoret, meliputi 42.116 buah untuk tingkat SMK dan 35.949 untuk SMA. Disdikbud sendiri tahun ini meloloskan sebanyak 26.507 pengguna SKTM di tingkat SMA dan 44.320 untuk SMA dari jumlah total pemohon 148.892 orang.
“SMK lebih banyak yang menggunakan SKTM saya melihat ada sedikit kewajaran. Karena rata-rata mereka yang tidak mampu berpikiran masuknya ke SMK,” pungkasnya. (ZP/05)
