Sidak Disdik Jateng, Ganjar Batalkan 78.065 SKTM Palsu
SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Selasa (10/7) pagi melakukan sidak di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk memantau langsung verifikasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Hasilnya, ditemukan 78.065 SKTM palsu yang akhirnya dibatalkan.
Jumlah 78.065 itu adalah SKTM palsu yang digunakan mendaftar di SMA dan SMK se- Jateng pada PPDB online SMA/SMK tahun ini. Berdasarkan data Dinas Pendidikan diketahui untuk SMA jumlah daya tampung yakni 113.325 dengan jumlah pendaftar 113.092 siswa. Jumlah peminat menggunakan SKTM yakni 62.456 dan setelah dilakukan verifikasi tinggal 26.507. Ini berarti masih ada kursi yang belum terisi untuk SMA.
Sedangkan untuk SMK negeri diketahui jumlah pendaftar memang lebih banyak dibandingkan kuota, yakni 108.460 siswa dengan kuota 98.486. Pengguna SKTM sebanyak 86.436, yang masuk seleksi 44.320 atau dengan presentase sekitar 45%.
Ganjar pun meminta seluruh sekolah pada hari ini Selasa (10/7) agar melakukan verifikasi SKTM dengan menerjunkan langsung para guru.
“Sebenarnya teman-teman di daerah sudah banyak yang melakukan verifikasi dan bagus, namun ada juga yang kurang serius. Hari ini full semua saya perintahkan untuk verifikasi,” ujarnya.
Tidak hanya SKTM palsu, pada pantauan itu juga ditemukan data sejumlah sekolah yang menerima siswa dengan menggunakan SKTM dengan jumlah yang tak sesuai. Seperti halnya penggunaan SKTM mencapai di atas 60% bahkan ada yang sampai 90%.
Atas temuan itu, Ganjar mengatakan sudah menghubungi langsung sejumlah kepala sekolah yang belum melakukan vefifikasi. Yakni SMA Mojogedang Karanganyar, SMK Negeri 2 Blora dan SMK 1 Purwokterto.
“Saya tegas pada kepala sekolah yang tidak mau melakukan verifikasi, kalau tidak mau jadi kepala sekolah ya berhenti, saya tegas saja,” tandasnya.
Dijelaskan, PPDB online sendiri dilaksanakan berdasarkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2018 yang mewajibkan pemerintah provinsi menerima siswa tidak mampu paling sedikit 20%. Batas maksimal yang tak disertakan, menurutnya, menjadi biang perdebatan. Dia mengungkapkan akan mengupayakan solusi untuk hal ini.
Dia pun menyebut adanya rencana seleksi peserta didik tergolong tidak mampu melalui jalur tersendiri tahun depan. Adapun pemberian syarat minimum prestasi yang harus dilalui terlebih dahulu di samping alternatif beasiswa.
“Ini masukan ke saya sudah banyak sekali memang yang komplain, secara sosiologis ini tidak aplikatif karena ada demoralisasi dengan menggunakan SKTM itu,” sambungnya.
Ganjar mengatakan akan terus memantau verifikasi SKTM yang dilakukan. Sedangkan menurutnya ada kemungkinan pengumuman hasil molor tergantung evaluasi verifikasi ini.
“Dilihat dulu hari ini, kalau memang harus mundur pengumumannya ya mundur nggak papa satu atau dua hari, yang penting semuanya berjalan sesuai dengan aturan, nanti disampaikan agar publik tahu,” tandasnya.
Terkait dengan adanya permintaan dari masyarakat tentang diulangnya pelaksanaan PPDB, Ganjar mengatakan hal ini tidak mungkin karena sudah dilakukan.
“Tidak kalau diulang, karena sudah dilaksanakan kita tanggung jawab. Yang penting verifikasinya kalau sekarang, dan ini jadi evaluasi,” ucapnya.
Dia melanjutkan, PPDB online ini menjadi pembelajaran semua pihak. Pertama yakni pada orang tua agar tidak mendidik anaknya untuk berbohong hanya karena ingin sekolah di sekolah tertentu. Serta bagi pemerintah untuk bisa profesional sehingga pelayanan yang baik dan jujur ke depannya dapat tercipta.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Gatot Bambang Hastowo mengatakan, sudah mengumpulkan kepala sekolah ataupun perwakilan pada Jumat (6/7) lalu. Tujuannya guna untuk melakukan verifikasi penggunaan SKTM.
Dikatakannya, sejumlah sekolah sudah melakukan verifikasi, bahkan ada juga yang menggandeng pihak kepolisian dari Polsek atau Polres untuk menerangkan terkait dengan konsekuensi hukum jika menggunakan data palsu.
“Seperti SMA 1 Boyolali. Dan ternyata setelah orang tua dikumpulkan, ada yang menarik SKTM,” pungkasnya. (ZP/05)
