Hadapi Pemilu 2024, Muhammadiyah Jateng Ajak Masyarakat Berpolitik Santun dan Beradab

0
Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah KH Jumari  Al Ngluari saat berbicara dalam dialog Kebangsaan tentang upaya menangkap politik identitas dalam Pemilu 2024 di Hotel Grasia Semarang. (foto:ist)

SEMARANG, ZONAPASAR.COM –  PW Muhammadiyah Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengedepankan komunikasi yang beradab dalam menghadapi Pemilu 2024.

Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah KH Jumari Al Ngluari mengatakan, sebenarnya SARA itu tidak ada masalah dan akan menjadi masalah jika ditambahi ada kepentingan politik.
“Saya mengajak masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024 itu melakukan komunikasi yang baik dan beradab mulai dari diri kita masing masing, jangan mencaci maki,” katanya saat berbicara dalam Dialog Kebangsaan Lembaga Dakwah Komunitas PW Muhammadiyah dengan tema Menangkal upaya Penyebaran Politik Identitas pada Pemilu 2024 di Hotel Grasia Semarang, Rabu (24/5).
Dalam dialog itu KH Jumari menyampaikan pandangan Muhammadiyah terhadap Politik Identitas. “Pendidikan politik bagi Muhammadiyah itu penting sekali, yakni berpolitik yang santun dan beradab dan berkemajuan,” ujarnya.
“Kita keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah kuncinya mampu mengendalikan lisan kita, lisan itu diturunkan ke driji (jari tangan) kita,” lanjutnya.

Menurutnya, dalam berpolitik itu harus bisa bersikap lapang dada. Pasalnya ada dua penyakit jika tidak bisa berlapang dada. Pertama penyakit orang mudah dalam kesendirian dan kedua gejala orang yang tidak berpikir benar salah, tapi cocok atau tidak.

Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.MH sebagai pengamat hukum menuturkan identitas itu sesuatu yang tidak bisa ditolak karena itu sesuatu bawaan.
“Politik identitas itu definisinya menurut saya menggunakan isu identitas untuk kerja politik,” tuturnya.
Ia menjelaskan, dari sudut pandang orang hukum, politik identitas halal sepanjang terkait apa yang ditentukan sesuai konstitusi.
Dikatakan, politik identitas itu bisa positif dan bisa negatif. Jadi seperti orang islam memilih orang islam itu biasa dan boleh. “Yang tidak boleh itu menghina agama atau ras lainnya. Politisasi SARA yang mengarah black campaign yang tidak diperbolehkan,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi-informaai yang mengarah ke black campaign dengan memanfaatkan SARA. “Kalau mau ngeshare dicek dulu, jangan asal share,” tambahnya.
Nara sumber lainnya yang hadir adalah
Drs. H. Fajar Arifin, MM yang menyampaikan materi “Pemilu Damai, beradab tanpa Hoaks dan SARA”.
Dialog kebangsaan sendiri diikuti dari berbagai komunitas. Diantaranya komunitas penggemar Iwan Fals yang tergabung dalam Oi, Kormi, Pewaris, persatuan tuna netra Indonesia (pertuni), persadani yg biasa membina eks napiter,  mualaf center, dan komunitas lainnya.
Bersamaan dengan ini juga dilakukan pembacaan deklarasi yang dipimpin Ketua
Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) PWM Jawa Tengah  AM Jumai bersama komunitas yang hadir. Deklarasi menyangkut kesiapan taat setia dan berkomitmen untuk menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
Selain itu juga mendukung terwujudnya pemilu serentak tahun 2024 yang aman, damai, tanpa hoax dan politisasi SARA. (***)
Tinggalkan pesanan

email kami rahasiakan