NasionalICW Minta Jokowi Terbitkan Perppu untuk Selamatkan KPK

ICW Minta Jokowi Terbitkan Perppu untuk Selamatkan KPK

-

- Advertisment -spot_img

SEMARANG – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) sebagai penganti hasil revisi UU KPK.

Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo mengatakan, revisi UU KPK dapat mematikan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, ICW dan perguruan tinggi mendukung dikeluarkannya Perpu agar situasi pemberantasan korupsi kembali normal

Menurutnya, Perpu tersebut nantinya sekaligus untuk meredam arus penolakan revisi UU KPK dikalangan mahasiswa secara konstitusi.

“Diskusi kali ini kami ingin menyampaikan argumentasi dikeluarkannya Perpu sebagai upaya terobosan pemberantasan korupsi. Hal ini karena Penerbitan Perpu ditolak oleh (partai politik). Padahal kita tahu yang mengulirkan revisi UU KPK pertama kali merupakan (parpol),” katanya dalam diskusi “Kupas Tuntas UU KPK Selesaikan Dengan Diskusi Tanpa Provokasi” di Unisbank Semarang, Rabu (2/10/19).

Dikatakan, apabila melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK), maka membutuhkan proses yang panjang. Selain itu, jika nanti revisi UU KPK ditolak oleh MK masyarakat akan menilai bahwa eksekutif dan legislatif telah membuat peraturan yang salah.

“Kalau judicial review revisi UU KPK ditolak, maka pemerintah maupun DPR sama – sama berdosa karena mengeluarkan peraturan yang salah. Namun jika Pemerintah mengeluarkan Perpu, artinya Pemerintah mengambil alih tanggung jawab untuk mengembalikan ke kondisi normal karena revisi UU KPK saat ini membuat pemberantasan korupsi mati,” jelasnya.

Sementara itu Rektor Unisbank Semarang Dr. Safik Faozi mengatakan, diskusi kupas tuntas revisi UU KPK merupakan wujud peran kampus untuk memberikan masukan berdasarkan ilmu pengetahuan. Selain itu sebagai upaya membekali mahasiswa dalam menyatakan pendapatnya berdasarkan argumen dan penguasaan masalah secara mendalam.

“Kami melihat terjadi pelemahan pemberantasan korupsi melalui kekuasaan dan peraturan yang membatasi pergerakan KPK. Oleh karena itu kami mengelar diskusi kupas tuntas UU KPK sebagai wujud penolakan revisi mengunakan argumen yang ilmiah tanpa tendensius apapun,” pungkasnya. (ZP/06)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Ramadan Kareem ala Patra Semarang

SEMARANG -  Bulan Ramadhan adalah bulan yang dinanti oleh umat muslim, salah satu momen yang paling dinanti setelah seharian...

JNE Berikan Promo Berlimpah di Bulan Ramadhan 2021

SEMARANG – Bulan Ramadhan telah tiba, seluruh masyarakat menyambut antusias dengan tradisi untuk saling berbagi kepada keluarga dan kerabat....

3Second Buka Gerai Baru di Kota Semarang dengan Konsep Family Store

SEMARANG - 3Second kembali melebarkan sayap dengan membuka Store terbarunya berkonsep Family Store di Kota Semarang, Jawa Tengah. 3Second Family Store yang berada di...

LG Borong 31 Red Dot Award

JAKARTA- Tak hanya dari inovasi, kepiawaian LG dalam meramu produk elektroniknya juga menyentuh hingga penciptaan desain yang mengesankan. Sebagai...
- Advertisement -spot_imgspot_img

CIMB Niaga Perkuat Kapabilitas OCTO Mobile Jadi Super App

JAKARTA- Seiring meningkatnya aspirasi nasabah terhadap layanan finansial berbasis digital, perbankan terus berinovasi meningkatkan kapabilitas platform digitalnya, sehingga dapat...

PGN Siapkan Pasokan dan Infrastruktur Gas Bumi di Jawa Tengah

JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk dan PT Jateng Petro Energi (Perseroda) (JPEN) telah melakukan penandatanganan Memorandum of...

Must read

Grab Hadirkan Protect dan Cleaning Station

  SEMARANG- Wacana untuk masuk dalam 'kebiasaan baru' atau yang...

PGSI Jateng Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Sosial Hadapi Corona

  SEMARANG - Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda