Ini Strategi Hendi Turunkan Angka Kemiskinan di Kota Semarang
SEMARANG – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang mencatat hingga November 2019 masih ada 4,14 persen dari jumlah penduduk Kota Semarang atau sekitar 67 ribu tercatat masuk dalam kategori warga miskin.
Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Muthohar mengatakan, sekitar 38 ribu warga yang masuk kategori miskin telah mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT) dan sekitar 23 ribu mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH).
Adapun warga penerima BPNT mendapatkan bantuan dana Rp 110 ribu per bulan yang dibelanjakan berupa beras dan telur. Sementara warga penerima PKH mendapatkan bantuan biaya pendidikan, ibu hamil, dan lansia.
“Warga yang mendapatkan bantuan itu memang ada kriterianya. Dalam data ada yang namanya desil dan presentil, nah warga itu masuk ke desil berapa ada yang kategori miskin hingga miskin sekali,” kata Muthohar, Kamis (21/11/19).
Pemkot Semarang tidak hanya mengandalkan program dari Pemerintah Pusat. Berbagai program terus dilakukan guna menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Semarang.
Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi mengatakan, Pemkot memiliki terobosan untuk menciptakan lapangan kerja dengan investasi yang semakin banyak dan memangkas birokrasi agar tidak berbelit-belit.
Selain itu, Pemkot juga menyediakan kredit wibawa yang mana masyarakat dapat memanfaatkan hal itu untuk modal udaha.
“Kami punya kredit wibawa. Program ini sempat diprotes masyarakat. Dulu berupa bantuan kok sekarang pinjam. Dulu saat bantuan berupa hibah, tokonya tidak ada, barang dagangannya tidak ada. Dengan kredit wibawa, diharapkan pengusaha bisa maju,” ujarnya.
Dilanjutkan, di bidang kesehatan, pihaknya berusaha memberikan pengobatan gratis bagi warga Kota Semarang yang mau dirawat di kelas tiga melalui program UHC. Selain itu juga, gratis imunisasi, vaksinasi, pembuatan akta, dan sebagainya.
Sedangkan di bidang pendidikan, Hendi ingin meringankan beban masyarakat yang bersekolah di sekolah swasta. Tahun 2020, pihaknya akan mulai memberikan biaya pendidikan gratis untuk 10 TK, 10 SD, dan 10 SMP swasta di Kota Semarang. (ZP/06)
