Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Capai 4,93% di Tengah Ketidakpastian Global
ZONAPASAR.COM, SEMARANG– Kinerja dan fokus APBN 2024 dirancang untuk menghadapi tantangan dinamika ekonomi global sekaligus mendorong kemajuan di tingkat domestik, termasuk di Jawa Tengah. Dalam situasi gejolak global, APBN 2024 dioptimalkan sebagai shock absorber untuk melindungi masyarakat, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung agenda pembangunan di Jawa Tengah secara maksimal.
Kepala Kanwil DJPb Jawa Tengah, Bayu Andy Prasetya mengungkapkan, ketidakpastian global pada tahun 2024 masih tinggi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti El Nino, tensi geopolitik, dan perlambatan ekonomi global. Namun, ekonomi Indonesia, termasuk Jawa Tengah, tetap menunjukkan resiliensi. Jawa Tengah berkontribusi dalam menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, dengan pertumbuhan yang positif dan inflasi yang terkendali di tingkat daerah.
Angka pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Triwulan III 2024 mencatatkan nilai positif sebesar 4,93% (yoy) dengan Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024 sebesar 73,87. Adapun laju inflasi Desember 2024 tercatat sebesar 0,57% (mtm) naik jika dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 0,26% (mtm). Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di Jawa Tengah turut menunjukkan optimisme (>100) sebesar 139,7 (mtm) dan lebih tinggi daripada IKK Nasional sebesar 127,7 (mtm).
Di sisi lain, Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2024 mencatatkan optimis dengan nilai 112,98, naik dibanding bulan sebelumnya. Begitu pula Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 101,41 yang juga naik dibanding bulan sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan daya tukar dari harga-harga produk pertanian maupun perikanan di Jawa Tengah tetap terjaga dengan baik.
APBN sampai dengan bulan Desember 2024 mencatatkan kinerja optimis dengan Penerimaan APBN Jawa Tengah berhasil mencapai Rp122,2 triliun, melampaui target Rp119,88 triliun (101,94% dari target). Begitu pula capaian Belanja APBN yang tumbuh optimis dengan realisasi sebesar Rp114,46 triliun (96,05% dari pagu) tumbuh 4,99% (yoy), terdiri dari Belanja Kementerian Lembaga (K/L) mencapai Rp44,63 triliun (91,59% dari pagu) dan Belanja TKD mencapai Rp69,83 triliun (99,13% dari pagu).
Di sisi lain pada APBD Jawa Tengah, Pendapatan Daerah berhasil mencapai realisasi sebesar Rp109,85 triliun (94,81% dari target) dan Belanja Daerah dengan realisasi Rp106,44 triliun (88,81%). Kontribusi realisasi TKDD terhadap pendapatan APBD sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp69,83 triliun atau 64,15% dari total realisasi pendapatan APBD menunjukkan bahwa TKDD masih menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi Jawa Tengah.
Hal ini mencerminkan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan daerah termasuk penyediaan layanan publik di Jawa Tengah.
Melalui pengelolaan APBN, pemerintah turut menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan pada UMKM dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro UMI.
Sampai dengan 31 Desember 2024, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp48,62 triliun (tumbuh 11,13%, yoy) untuk 956 ribu debitur yang didominasi pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan penyaluran terbanyak di Kabupaten Pati sebesar Rp2,91 triliun. Sedangkan realisasi penyaluran UMi mencapai Rp 1,44 triliun (tumbuh 17,09%, yoy) untuk 309 ribu debitur yang didominasi sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan terbanyak di Kabupaten Brebes sebesar Rp104,30 miliar.
Program MBG berhasil meningkatkan permintaan pembuatan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru di Jawa Tengah. Untuk mendukung percepatan pelayanan dan edukasi perpajakan, kelas-kelas pajak khusus bagi Wajib Pajak baru dari program MBG terus digelar.
Langkah ini diharapkan tidak hanya menambah jumlah Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap kewajiban perpajakan. Maraknya barang selundupan dan impor ilegal berdampak pada terhambatnya investasi terutama di sektor tekstil yang menyebabkan banyak pabrik tutup dan PHK.
Untuk mendukung Program Asta Cita Presiden RI, pengawasan diperkuat melalui sinergi Bea Cukai, Polri, Kejaksaan, TNI, dan kementerian terkait. Sepanjang 2024, Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta berhasil mengamankan barang ilegal senilai Rp308,45 miliar dan mencegah kerugian negara Rp117,72 miliar.
Kebijakan fiskal jangka pendek pada APBN 2025 berfokus pada pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penurunan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk jangka menengah dan panjang akan diarahkan pada hilirisasi, transformasi hijau, ekonomi kreatif, lewirausahaan, penguatan SDM, serta inklusivitas kesejahteraan.
APBN 2025 di Jawa Tengah telah dialokasikan sebesar Rp105,72 triliun dengan porsi TKD sebesar 66,60% dari total alokasi. Terjadi peningkatan pada Belanja TKD sebesar 2,09% menjadi Rp70,41 triliun pada komponen DAU dan DBH. Hal ini diharapkan mampu mendorong optimalisasi pembangunan daerah di Jawa Tengah, termasuk mendukung fokus kebijakan fiskal 2025.
Dalam rangka efisiensi belanja, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja APBN dan APBD. Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah diminta melakukan efisiensi pada beberapa jenis belanja yang ditentukan. Tujuan kebijakan ini adalah untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan mendukung pembangunan yang lebih produktif.
Kinerja APBN 2024 tetap sehat dan kredibel dalam memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan pembangunan di Jawa Tengah. Dengan modal tersebut, pemerintah optimis dapat menjalankan APBN 2025 dengan baik, dengan terus mengantisipasi dampak dinamika global terhadap perekonomian Jawa Tengah.(ule)
