SEMARANG – Polda Jawa Tengah meminta organisasi masyarakat (ormas) keagamaan di Jawa Tengah untuk menjaga toleransi dan menghindari tindakan radikalisme serta terorisme. Ormas juga diharapkan ikut berperan dalam pencegahan terhadap tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Harapan itu tercermin dalam acara Dialog Kebangsaan tentang upaya pencegahan intoleransi radikalisme dan terorisme melalui peran ormas keagamaan se-Jawa tengah di Hotel Griya Persada Bandungan Kabupaten Semarang, Senin (11/7).
Baca Berita Lain
Kegiatan yang digelar Direktorat Intelkam Polda Jateng ini diikuti oleh sebanyak 110 peserta dari berbagai ormas keagamaan dan yayasan eks Napiter di Jateng. Ormas tersebut diantaranya dari NU, Muhamadiyah, LDII, GPK, MTA, FKUB, Yayasan Gema Salam, Yayasan Persadani, Bahurekso Kendal, Khilafatul Muslimin Tegal, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan ormas lainnya.
Kasubdit IV Intelkam Polda Jateng AKBP Kelik Budi Antara mengatakan, dalam rangka menjaga bangsa. Sejak Januari hingga Juni 2022 ini setidaknya ada 6 orang terduga tindak pidana terorisme yang diamankan Densus 88 Polri.
“Ini menunjukkan masyarakat Jawa tengah masih sangat rentan terhadap paham radikalisme dan terorisme. Masih ada yang tergoda pergerakan NII, pergerakan ideologinya mengarah teror,” katanya dihadapan peserta Dialog Kebangsaan di Hotel Griya Husada Bandungan Kabupaten Semarang, Senin (11/7).
Dikatakan, pasca pembekuan HTI beberapa anggotanya telah bermetamorfosa dengan terus berupaya eksis namun tetap mengusung ideologi yang sama, bahkan gerakan khilafah secara nyata.
Dicontohkan, seperti Khilafatul Muslimin saat melakukan kegiatan konvoi sepeda motor di Brebes yang beberapa waktu lalu sempat viral dan menuai polemik di publik. “Dialog kebangsaan ini bisa memberikan pandangan dan wawasan tentang tema pencegahan intoleransi, radikalisme dan terorisme. Selain itu juga bis menjadi ajang silaturahmi dan menjalin hubungan yang lebih baik dengan ormas keagamaan,” terangnya.
Kegiatan ini, lanjutnya, juga dalam rangka mencegah masalah masalah sosial yang terjadi ditengah masyarakat tentang antisipasi merebaknya radikalisme dan terorisme dan gangguan kamtibmas yang mungkin terjadi di masa mendatang.
“Melalui kegiatan ini diharapkan terjalinnya peningkatan kerjasama terpadu dan kesinambungan antara Polda Jateng dengan instansi terkait guna terciptanya situasi kamtibmas yang produktif di Jawa tengah,” imbuhnya.
Pasalnya tiga pilar dalam penanggulangan intoleransi radikalisme dan terorisme diantaranya ada tiga yakni pencegahan, penegakan hukum, dan kemitraan serta kerjasama internasional.
Kepala Badan Kesbangpol Jateng Haerudin mengemukakan pihaknya berharap kegiatan ini dapat memperkuat dan menyamakan komitmen dalam mewujudkan tujuan negara.
“Mewujudkan tujuan negara ini sama dengan tujuan pemerintahan. Jadi benar bahwa kita bermitra dalam mewujudkan tujuan bernegara. Itu tidak hanya tugas pemerintah, tapi membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk ormas,” tuturnya.
Pihaknya mengakui, mengenali radikalisme dan intoleransi itu penting dan tidak mudah. Bahkan seringkali masing masing punya tafsir yang berbeda-beda.
“Kebijakan Jawa tengah bagaimana, dari Pak Gubernur misinya membangun masyarakat yang religius toleran dan guyub untuk menjaga NKRI dengan salah satunya moderasi beragama,” tandasnya.
“Pak Ganjar tegas kalau soal intoleransi radikalisme dan terorisme, beliau cepat dan tegas yakni lawan,” tegasnya.
Pihaknya menyampaikan terimakasih kepada Ditintelkam Polda Jateng atas dialog kebangsaan yang digelar dengan peserta ormas keagamaan ini. “Selanjutnya tadi ada usulan dari peserta yang bagus untuk kegiatan seperti ini ditindaklanjuti dengan mengundang pimpinan ormas keagamaan,” terangnya.
Dalam dialog kebangsaan kemarin juga diisi dengan deklarasi diantara semua peserta yang dipandu moderator AM Jumai untuk tetap berkomitmen merawat kebhinekaan, berpegang teguh pada ideologi Pancasila dan menolak ormas yang berafiliasi dengan gerakan radikalisme, terorisme dan bertentangan dengan UUD 1945. Secara khusus kemarin juga dilakukan deklarasi yang hampir sama oleh perwakilan Khilafatul Muslimin dari Tegal.
“Deklarasi yang dilakukan Khilafatul Muslimin tadi langkah bagus, tapi tidak serta merta ya, masih butuh proses. Maka itu kita di Kesbangpol Jawa Tengah memberikan perhatian khusus terhadap mereka untuk terus kita lakukan pembinaan. Kepada mereka, kita pendekatannya interpersonal,” katanya.
Berdasar data dari Kesbangpol Jateng, anggota Khilafatul Muslimin di Jawa Tengah ada sebanyak 360 orang yang tersebar di 12 kab/kota. “Ada di Brebes, Tegal, lalu semua kab/kota di Solo Raya ada semua,” ujarnya.
Prof. Syamsul Ma’arif M.Ag selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jawa Tengah sebagai salah satu Nara sumber dalam acara ini menuturkan intoleransi dan radikalisme menjadi tantangan bersama bagi pemerintah dan masyarakat.
Untuk menjawab tantangan tersebut, kata Prof Syamsul Ma’arif, semua pihak dituntut bisa mengelola perbedaan tanpa menyingung orang lain. Sikap toleransi harus dikembangkan terus. Tidak keras, menjaga rasa ketersinggungan, siap menerima saran dan masukan, bukan tertutup, tidak terlalu fanatik buta. “Selain dialog-dialog diantara ormas keagamaan, perlu revitalisasi terhadap pendidikan dan budaya,” imbuhnya.
Hal itu mengingat strategi kelompok radikal biasanya menghancurkan budaya dan kearifan lokal, mengaburkan dan menyesatkan bangsa, serta mengadu domba antar anak bangsa dengan pandangan intoleransi dan isu SARA,” jelasnya.
Eks Napiter sekaligus Eks Polisi, Ustadz Sofyan Tsauri menyambut baik yayasan-yayasan yang menjadi wadah eks Napiter seperti Yayasan Gema Salam dan Yayasan Persadani.
“Komunitas-komunitas eks napiter itu bisa menjadi alat kontrol dan tempat saling tukar informasi. Dan itu sangat bagus karena sifat orang jika tidak terkontrol biasanya rawan penyimpangan dan merasa terdzolimi,” tambahnya. (alkomari)
