Blangko E-KTP Kosong, Pemprov Jateng Ambil ke Pusat

 

Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto saat memberikan paparan kepada wartawan, Rabu (22/1/20).

SEMARANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispermadesdukcapil) Provinsi Jawa Tengah mengatasi persoalan minimnya ketersediaan blangko Kartu Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan mengambil langsung ke pusat secara berkala.

Kepala Dispermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, Sugeng Riyanto menjelaskan, keterbatasan blangko E-KTP seringkali dikeluhkan masyarakat, khususnya sejak Pemilu 2019 lalu. Sebagai penggantinya, pemerintah mengeluarkan surat keterangan (Suket) pengganti E-KTP.

Apalagi, sepanjang 2019, jumlah Suket dikeluarkan untuk 2.272.353 orang. Hingga Desember 2019, masih ada sekitar 1.636.580 Suket yang belum tercetak menjadi E-KTP.

Sugeng mengakui, pengadaan blangko E-KTP menjadi kewenangan pemerintah pusat. Kendati begitu, untuk mengatasi keterbatasan blangko E-KTP di Jateng, pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota berupaya secara berkala mengambil blangko E-KTP ke Ditjen Adminduk Kemendagri di Jakarta.

“Pengambilan blangko ke pusat tidak bisa skala besar. Karenanya kami harus beberapa kali mengambil ke Jakarta,” ujarnya, Rabu (22/1/20).

Pengambilan yang berulangkali tersebut, menurut Sugeng, karena keterbatasan sumberdaya manusia (SDM) dan peralatan percetakan E-KTP Sehingga, tidak mampu mencetak E-KTP dalam skala besar. Pada 2019, fasilitasi pengambilan blangko E-KTP oleh pemprov sebanyak 727.500 blangko.

Pada awal Januari 2020 ini, pemprov sudah memfasilitasi sekitar 146.500 blangko, dan yang difasilitasi pemerintah kabupaten/ kota 128.000 blanko. Sehingga total awal 2020 lalu sudah 274.500 blangko untuk Jateng.

“Selasa (21/1/2020) kemarin kami kembali memfasilitasi 64.000 blangko,” ujarnya.

Agar tak terus menimbulkan masalah, Sugeng berharap ada strategi yang tepat dalam manajemen percetakan dan distribusi blangko E-KTP yang sudah tercetak ke daerah. Sehingga, tidak menimbulkan antrean yang meresahkan, dan E-KTP benar-benar diterima masyarakat. Masyarakat pun diminta sabar menunggu hasil percetakan dan mengikuti petunjuk petugas.

“Kami, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota pun akan berupaya aktif mengambil di Jakarta. Kami juga terus melakukan pengawasan dalam pendistribusian dan berkoordinasi mengenai penggunaan blangko E-KTP,” tandasnya. (ZP/07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here