Ekonomi BisnisBSN Susun RSNI Manajemen Risiko Bagi Sektor Publik

BSN Susun RSNI Manajemen Risiko Bagi Sektor Publik

-

- Advertisment -spot_img

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya/istimewa.

JAKARTA – Keberadaan organisasi sektor publik tidak terlepas dari upaya suatu negara untuk hadir dalam memberikan kenyamanan dan kesejahteraan bagi warga negaranya melalui berbagai layanan publik.

Dalam memberikan layanan publik yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka, organisasi sektor publik seringkali menghadapi berbagai ketidakpastian, baik karena faktor eksternal maupun juga faktor internal yang pada akhirnya kemudian melahirkan berbagai risiko dalam upaya pencapaian sasaran yg telah ditetapkan.

Seiring dengan berkembangnya jumlah dan jenis risiko yang dihadapi oleh organisasi sektor publik, maka organisasi membutuhkan panduan manajemen risiko yang efektif dan sejalan dengan rujukan yang berlaku secara internasional (ISO 31000).

Dengan menerapkan Standar ini diharapkan organisasi mampu mengidentifikasi semua kemungkinan kejadian yang dihadapi oleh organisasi dan mampu mengantisipasinya, bahkan mampu memanfaatkan peluang yang tersedia.

Melihat pentingnya kebutuhan panduan manajemen risiko bagi organisasi sektor publik, Badan Standardisasi Nasional (BSN) melalui Komite Teknis 03-10: Tatakelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan, telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) tentang Manajemen Risiko – panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di Sektor Publik.

Standar ini dimaksudkan untuk membantu organisasi sektor publik dalam menerapkan SNI ISO 31000:2018 di lingkungan mereka, terutama bagaimana menerapkan prinsip-prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko secara tepat, karena telah menguraikan hal-hal yang bersifat spesifik dan langsung terkait sektor publik.

Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Prasetya menerangkan, ruang lingkup SNI ini ditujukan bagi organisasi sektor publik yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga negara atau sektor lain, seperti pemerintah daerah, yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan layanan publik dimana sumber dananya menggunakan APBN atau APBD.

“Standar ini memang sangat diperlukan karena organisasi sektor publik biasanya memiliki karakteristik khusus sehingga memerlukan panduan spesifik dalam menginternalisasi prinsip manajemen risiko; dalam membangun kerangka kerja manajemen risiko; dan dalam melaksanakan tahapan proses manajemen risiko,” jelas Bambang, saat ditemui di Kantor BSN, Jakarta, Jumat (1/11/19)

Standar ini dapat digunakan sebagai panduan bagi orang dan/atau fungsi dalam organisasi sektor publik yang berorientasi ingin menciptakan dan melindungi nilai organisasinya untuk kepentingan publik melalui pengelolaan risiko.

Saat ini, perumusan RSNI Manajemen risiko – Panduan implementasi SNI ISO 31000:2018 di sektor publik telah memasuki tahap jajak pendapat, mulai tanggal 3 Oktober 2019 s.d. 2 Desember 2019.

Jajak pendapat ini dimaksudkan untuk mendapat tanggapan dan masukan dari masyarakat luas, dan lebih khusus dari para pelaku yang langsung terlibat dalam layanan publik, baik tanggapan yang bersifat editorial maupun substansial.

Masyarakat dapat turut berpartisipasi dalam jajak pendapat terhadap RSNI ini melalui portal web sispk.bsn.go.id.

“Saya harap, masyarakat dapat berperan aktif dan terlibat dalam penyusunan standar ini. Suatu standar memang harus melalui konsensus antar pemangku kepentingan dan uji publik sebelum ditetapkan. Itulah yang menjadikan suatu standar bermutu,” ujar Bambang.

Sejauh ini, BSN telah mengadopsi 5 Standar ISO terkait manajemen risiko. “Yang sedang disusun ini sangat membanggakan karena merupakan standar hasil pengembangan sendiri, yang harapannya ke depan juga tidak menutup kemungkinan untuk diajukan sebagai rancangan Standar internasional,” ungkap Bambang.

Sebelum ini, BSN pernah mengusung dua rancangan standar menjadi standar internasional, yaitu standar peringatan dini tanah longsor dan standar tentang efek gas rumah kaca. Bambang pun berharap, setelah SNI ini ditetapkan, dapat segera disusul dengan langkah berikutnya berupa pengajuan menjadi rancangan standar internasional. (ZP/07)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Wartawan Dan Polresta Banyumas Bagikan Paket Sembako

PURWOKERTO - Covid 19 bisa menyerang siapa saja tanpa pandang bulu, baik usia muda, dewasa maupun tua. Virus yang mematikan...

JNE dan Dompet Kemanusiaan Media Group Kirim Tabung Oksigen Gratis ke RSUP Kariadi Semarang

SEMARANG – Pandemi Covid-19 di Indonesia masih belum berakhir dan dampak yang ditimbulkan hingga saat ini sangat berpengaruh besar...

Telkomsel Ajak Masyarakat Lakukan #YangKitaBisa

JAKARTA – Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tengah menghadapi pandemi, Telkomsel berupaya untuk menempatkan diri berdampingan bersama masyarakat...

Komunitas Tionghoa Semarang Bagikan Sembako untuk Warga Terdampak PPKM Darurat

SEMARANG - Perserikatan Organisasi Indonesia Tionghoa (PORINTI) Kota Semarang membagikan sembako kepada warga terdampak PPKM Darurat. Pembagian tersebut dilakukan bersama...
- Advertisement -spot_imgspot_img

90% Dikorbankan, Efektifkah PPKM?

SEMARANG - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jateng menilai, sejumlah Kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 yang sudah terjadi...

Brantas Abipraya Gelar Vaksin COVID-19 Gratis

JAKARTA - Pandemi COVID-19 belum berakhir, Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju penularan virus ini. Guna menyokong...

Must read

Grab Hadirkan Protect dan Cleaning Station

  SEMARANG- Wacana untuk masuk dalam 'kebiasaan baru' atau yang...

PGSI Jateng Ajak Masyarakat Tingkatkan Kepedulian Sosial Hadapi Corona

  SEMARANG - Ketua Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI)...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda