BUMD Jateng Didorong Lebih Optimal Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
SEMARANG- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah didorong agar lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pasalnya jumlah penduduk miskin di Provinsi ini masih tinggi.
Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan penduduk miskin di Provinsi Jateng masih besar jumlahnya sehingga butuh peran aktif dari sejumlah BUMD.
Hal itu, menurut dia, dapat dilakukan BUMD dengan menjalankan program bantuan bagi masyarakat miskin berupa pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH). Dicontohkan jumlah RTLH di Jateng masih banyak beberapa diantaranya di Kabupaten Magelang, Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo.
“Rumah mereka banyak juga yang belum teraliri listrik. Mungkin, jika BUMD yang meminta ke PLN atau membiayai kelistrikannya, akan lebih mudah,” jelas Politikus PDI Perjuangan itu, Kamis (7/2).
Dikatakan, BUMD juga bisa menyalurkan bantuan dengan menjalankan program corporate social responsibility (CSR). Ia mengakui tidak semua CSR yang dimiliki perusahaan fokus pada pembangunan RTLH tapu setidaknya bisa ikut mengurangi angka kemiskinan.
“Kita fokus pada RTLH karena rumah itu merupakan salah satu indikator kemiskinan,” katanya.
Kepala Biro Perekonomian Setda Jateng, Ign. Indra Surya mengemukakan, saat ini pemerintah sangat berharap BUMD dapat menjalankan CSR yang berupa pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan donasi. Dalam hal pemberdayaan masyarakat, BUMD bisa melakukannya dengan kemitraan dan pemasaran atau promosi produk usaha rakyat.
“Persoalan CSR itu sudah diatur dalam Perda No. 2/2017 dan Pergub No. 39/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan CSR. Untuk saat ini, masih banyak perusahaan yang belum menjalankan CSR. Dari catatan saya, ada beberapa hal yang belum tersentuh CSR seperti fasilitas disabilitas. Hal itu bisa berupa penyediaan kaki palsu atau sarana braille,” kata Mantan Sekwan Jateng itu.
Menanggapi soal kelistrikan bagi rumah warga miskin, Perwakilan dari Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC) M. Iqbal mengatakan, BUMD yang ingin melaksanakan program listrik murah kini tidak perlu bersusah payah. Karena, sudah ada database rumah warga miskin yang belum ada kelistrikannya.
“Kami (SPHC) sepakat adanya program listrik murah tersebut karena sangat membantu warga miskin. Biasanya, warga membayar listrik Rp 50.000 per bulan tapi dengan listrik murah biaya tersebut bisa untuk tiga bulan,” kata Iqbal.
Sementara Dirut PT PRPP Titah Listyorini mengatakan, saat ini sudah terbentuk Forum Komunikasi BUMD Jateng dan didalamnya ada pengumpulan dana BUMD bagi masyarakat miskin. Pada 2016, sudah terkumpul anggaran Rp 450 jutaan yang dialokasikan untuk rumah sehat layak huni (RSLH) di Kabupaten Wonosobo dan Grobogan dan pada 2017 sebanyak 20 RSLH di Kabupaten Sragen dan Demak terbangun.
“Anggaran itu setiap tahun dikumpulkan, termasuk untuk korban bencana. Kemungkinan, bisa dialokasikan untuk listrik murah, orang tua asuh, dan ambulans,” kata Titah. (ZP/06)
