Oktober 2018

SEMARANG - PSIS Siap tampil full tim kembali saat akan menjamu Arema FC pada lanjutan Liga 1 Gojek di Stadion Moch Soebroto Magelang, Minggu (4/11) mendatang. Sebelumnya saat tandang ke Mitra Kukar, PSIS kehilangan tuga bek andalan,…

JAKARTA- OVO, platform pembayaran digital terbesar di Indonesia, hari ini mengumumkan kemitraan dengan e-commerce marketplace terkemuka, Tokopedia. Pengguna Tokopedia akan dapat memilih OVO sebagai metode pembayaran untuk pembelian mereka.…

SEMARANG- Meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api, terutama dalam menghadapi tibanya musim penghujan, Executive Vice President PT KAI Daop 4 Semarang, Yosita, bersama jajarannya, pada hari ini, Rabu (31/10) melaksanakan kegiatan…

SEMARANG- Pattiro Semarang bersama Transparency International Indonesia (TII) melakukan pengukuran keterbukaan perusahan Pengembang Pembangkit Listrik (PPL) di Jawa Tengah terkait program anti korupsi, keterbukaan struktur perusahaan…

SEMARANG- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) mendorong perempuan di Jateng memiliki jiwa wirausaha untuk menuju keluarga sejahtera.

SEMARANG- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengusulkan kepemilikan saham tol Bawen-Jogjakarta diberikan untuk masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Hal tersebut penting agar keberadaan jalan tol yang menjadi proyek…

SEMARANG- Produsen semen, PT Holcim Indonesia Tbk mencatat rata-rata pertumbuhan pasar Holcim di Jawa Tengah -DIY sebesar 17% pada kuartal III tahun 2018.

BANTEN- Program Rona Nusantara ke-16 yang merupakan kerja sama antara Rumah Zakat dan Wonderful Indonesia telah selesai dilaksanakan di Desa Mekarmanik, Kec. Bojongmanik, Kab. Lebak, Banten pada 27-28 Oktober 2018. Diikuti oleh 17 peserta…

JAKARTA- TCASH pertegas komitmen untuk mendukung percepatan teralisasinya keuangan inklusif melalui partisipasinya dalam uji coba penerapan QR Code Indonesian Standard (QRIS/ Kode QR terstandar), yang telah berlangsung sejak awal…

SEMARANG- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah diperbolehkan mengusulkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) melebihi peraturan pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 sebesar 8,03%.