Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 7%, Jateng Percepat Pembangunan Infrastruktur
SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendorong Jalan lingkar selatan selatan (JLSS) yang belum tertangani sepanjang 46,07 kilometer segera dipercepat pembangunannya.
JLSS memiliki total panjang 211,95 kilometer. Untuk pembangunan jalan yang belum tertangani, diusulkan agar dibiayai APBN. Karena, untuk pembebasan lahan, dibutuhkan anggaran senilai Rp 1,17 triliun dan konstruksi sebesar Rp 1,1 triliun.
“Selain itu, juga percepatan pembangunan jalan tol Solo-Jogja, tol Bawen-Jogja, tol tanggul laut Semarang-Demak. Kita sudah siapkan secara detail, faktor yang bisa mendorong pertumbuhan. Sudah ada stretegi yang disiapkan dan pekerjaan yang disiapkan,” papar Ganjar saat menerima Kepala Bappeda Jateng Prasetyo Aribowo di ruang kerjanya, Selasa (2/7/19).
Percepatan pembangunan infrastruktur itu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Jateng dari 5,3% menjadi 7%. Beragam bidang yang akan dipercepat itu pun sudah dibicarakan dengan kementerian terkait dan akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.
Misalnya, untuk percepatan jalan tol Solo-Jogja dibutuhkan Rp 22,50 triliun, tol Bawen-Jogja Rp 13,69 triliun, percepatam realisasi jalan tol tanggul laut Semarang-Demak Rp 15,40 triliun. Kemudian pemenuhan air baku untuk air minum melalui program SPAM yang sudah lama direncanakan, harus dipercepat. Lalu, kebutuhan air untuk industri.
Dalam perkeretaapian, menurut Ganjar, Jateng memiliki jalur yang melingkar yang bisa mendukung jalur transportasi penumpang dan bahan bakar gas untuk industri. Karena, kawasan industri yang akan dibuka, tidak hanya di tengah, tetapi juga di sisi selatan.
“Ada investasi pembangunan industri baja senilai USD 2,54 miliar, atau Rp 35 triliun. Tetapi, kebijakannya belum seragam antara provinsi dengan pusat. Untuk itu, kita butuh support dari pusat. Dengan berdirinya industri itu, bisa membantu memenuhi kebutuhan baja nasional,” jelasnya.
Tenaga kerja pun disiapkan dengan mendirikan SMK Indonesia-Jerman seperti yang direncakan ketika Ganjar bertemu dengan Pemerintah Jerman. Pola pembiayaannya pun kolaborasi menggunakan APBD, APBN, BUMD, BUMN, PMA, PMDN.
Tidak hanya anggaran, kata Ganjar di depan Kepala Bappeda Prasetyo Aribowo, Sekda Jateng Sri Puryono, beberapa kepala OPD terkait dan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Peni Rahayu, percepatan birokrasi, layanan yang cepat, mudah, tidak ada pungli juga menjadi kinerja yang harus dipercepat. (ZP/07)
