OJK dan BI Perluas Layanan Penyelesaian Sengketa, Konsumen Bisa Tempuh Jalur di Luar Pengadilan
JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memperkuat perlindungan konsumen sektor keuangan dengan memperluas cakupan layanan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK). Melalui kebijakan ini, penyelesaian sengketa konsumen kini juga mencakup industri sistem pembayaran.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Petunjuk Pelaksanaan Bersama LAPS SJK tentang Tata Cara Kerja Sama dan Koordinasi dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono bersama Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta dalam rangkaian Kick-Off Gerakan Bersama Pelindungan Konsumen Tahun 2027 (GEBER PK 2027) di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Melalui kerja sama tersebut, OJK dan BI memperkuat koordinasi dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa konsumen, baik di sektor jasa keuangan maupun sistem pembayaran.
Dicky mengatakan, perluasan layanan ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian sengketa konsumen secara lebih proaktif sehingga potensi kerugian masyarakat dapat ditekan.
Menurutnya, perkembangan inovasi industri jasa keuangan harus diimbangi dengan peningkatan perlindungan konsumen. Karena itu, setiap pengaduan masyarakat perlu menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha untuk memperbaiki produk, layanan, proses bisnis, hingga perilaku usaha.
“Kecepatan inovasi di industri jasa keuangan harus diimbangi dengan kecepatan dalam melakukan pelindungan konsumen. Kita tidak boleh selalu menunggu masalah menjadi besar, baru kemudian memperbaiki sistem. Setiap pengaduan harus menjadi pembelajaran untuk memperbaiki produk, proses, perilaku, dan pengawasan,” kata Dicky.
Sementara itu, Filianingsih Hendarta menyampaikan, petunjuk pelaksanaan bersama tersebut akan memperkuat koordinasi kedua otoritas dalam penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai kewenangan masing-masing.
OJK dan BI juga akan terus meningkatkan sinergi untuk membangun ekosistem perlindungan konsumen sektor keuangan yang lebih menyeluruh.
Perluasan Layanan hingga Sistem Pembayaran
LAPS SJK merupakan lembaga yang menyediakan layanan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan mengedepankan prinsip independensi, keadilan, efektivitas, efisiensi, dan kemudahan akses.
Lembaga tersebut memperoleh persetujuan OJK pada 29 Desember 2020 dan mulai beroperasi pada 1 Januari 2021.
Selanjutnya, pada 6 Oktober 2026, Bank Indonesia memberikan persetujuan kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa konsumen dengan penyelenggara di industri sistem pembayaran yang berada dalam kewenangan BI.
Perluasan cakupan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Aturan ini memberikan pilihan kepada konsumen untuk mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang telah memperoleh persetujuan otoritas sektor keuangan maupun melalui pengadilan apabila pengaduan kepada pelaku usaha tidak menghasilkan kesepakatan.
Bagaimana Mekanisme Pengaduan Konsumen?
Dalam mekanisme penyelesaian sengketa, pelaku usaha sektor keuangan (PUSK) menjadi lini pertama perlindungan konsumen atau first line of defense.
Artinya, pelaku usaha wajib terlebih dahulu menangani dan menyelesaikan pengaduan konsumen melalui mekanisme internal atau Internal Dispute Resolution (IDR).
Apabila pengaduan yang mengandung unsur sengketa belum mencapai kesepakatan melalui mekanisme tersebut, konsumen dapat melanjutkan penyelesaian melalui LAPS SJK menggunakan mekanisme External Dispute Resolution (EDR), sesuai persyaratan yang berlaku, atau mengajukannya ke pengadilan.
Namun, tidak semua sengketa dapat ditangani LAPS SJK. Lembaga ini menangani sengketa yang bersifat keperdataan dan telah memenuhi persyaratan penanganan pengaduan internal oleh pelaku usaha, tetapi belum menghasilkan kesepakatan.
Selain itu, sengketa yang diajukan tidak boleh sedang dalam proses atau telah memperoleh putusan dari pengadilan, arbitrase, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya.
OJK dan BI menekankan pentingnya kesiapan operasional LAPS SJK serta komitmen pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut.
Pelaku usaha juga diminta memperkuat mekanisme penanganan pengaduan dan mendukung penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK sesuai ketentuan.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa diharapkan dapat berlangsung lebih efektif, adil, serta memberikan kepastian bagi konsumen maupun pelaku usaha sektor keuangan.
Komen yang ditutup, tetapi jejak balik dan ping balik terbuka.