OJK: Sektor Jasa Keuangan di Jateng dalam Kondisi Stabil dan Terjaga

Semarang –  Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Jawa Tengah menilai kondisi sektor jasa keuangan di Provinsi Jateng per Desember 2024 dalam kondisi stabil didukung dengan likuiditas yang memadai dan tingkat risiko yang terjaga.

Kepala OJK Provinsi Jawa Tengah Sumarjono mengatakan, kinerja perbankan di Jawa Tengah pada Desember 2024 secara umum terjaga baik dan mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu.

“Di sektor perbankan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan 5,01 persen (yoy) menjadi sebesar Rp465,44 triliun. Adapun kredit yang disalurkan tumbuh sebesar 3,25 persen (yoy) menjadi sebesar Rp424,65 triliun dengan risiko kredit (NPL) sebesar 5,09 persen,” ujar Sumarjono, Selasa 25 Februari 2025.

Ia mengatakan, Dana Pihak Ketiga (DPK) dari Bank Umum di Jawa Tengah tercatat juga tumbuh sebesar Rp425,11 triliun atau sebesar 5,16 persen (yoy). Total Kredit Bank Umum di Jawa Tengah mencapai Rp386,5 triliun tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy).

NPL Bank Umum di Jawa Tengah sebesar Rp15,84 triliun atau 4,10 persen namun demikian pencadangan kredit bermasalah cukup baik sehingga rasio NPL Netto terjaga di angka 2,47 persen. Kinerja intermediasi Bank Umum di Jawa Tengah terjaga dengan total Loan to Deposit Ratio (LDR) 89,61 persen.

Selanjutnya, Dana Pihak Ketiga (DPK) BPR/S di Jawa Tengah tumbuh sebesar 3,43 persen (yoy) sebesar Rp40,33 triliun. Total Kredit BPR/S di Jawa Tengah mencapai Rp38,10 triliun naik 1,44 persen (yoy).

Perkembangan kinerja perbankan Syariah di Jateng lanjutnya juga tumbuh positif terlihat dari Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 19,75 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp40,07 triliun.

“Adapun pembiayaan yang disalurkan tumbuh sebesar 26,99 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp33,65 triliun dengan rasio NPF sebesar 4,63 persen,” jelasnya.

Dia menambahkan, perkembangan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) pada Desember 2024, Perusahaan Pembiayaan di Jawa Tengah mencatatkan nilai piutang pembiayaan tumbuh sebesar 9,42 persen yoy mencapai Rp33,17 triliun dengan NPF sebesar 3,33 persen. Sementara itu, modal ventura di Jawa Tengah mengalami penurunan penyaluran sebesar 10,93 persen yoy dengan total nominal sebesar Rp1,02 triliun. Sedangkan aset Dana Pensiun di Jawa Tengah tercatat tumbuh sebesar 3,68 persen (yoy) mencapai Rp6,87 triliun.

Jumlah penyelenggara fintech peer to peer lending berizin OJK sampai dengan posisi 31 Desember 2024 sebanyak 97 penyelenggara yang terdiri dari 90 penyelenggara konvensional dan 7 penyelenggara dengan sistem syariah. Kinerja fintech peer to peer (P2P) Lending di Jawa Tengah tercatat tumbuh positif meningkat sebesar 38,42 persen (yoy) dengan outstanding pinjaman mencapai Rp6,43 triliun. TWP 90 P2P lending per Desember 2024 tercatat sebesar 2,49 persen atau menurun dari tahun sebelumnya sebesar 2,74 persen.

Sementara itu, Perusahaan Penjaminan di Jawa Tengah posisi bulan Desember 2024 mencatatkan peningkatan aset sebesar 11,32 persen (yoy) menjadi sebesar Rp537 miliar dengan outstanding pembiayaan sebesar Rp4,01 triliun. Industri Pergadaian di Jawa Tengah juga tumbuh sebesar 28,28 persen (yoy) mencapai Rp6,59 triliun

“Provinsi Jawa Tengah tercatat memiliki jumlah Lembaga Keuangan Mikro (LKM) terbanyak secara nasional yakni sebanyak 112 LKM dengan penyaluran pinjaman yang diberikan mencapai Rp470 milliar atau tumbuh 5,06 persen (yoy) dengan jumlah aset sebesar Rp736 miliar tumbuh 16,01 persen (yoy),” katanya.

Sementara pekembangan Pasar Modal di Jateng juga tumbuh positif, transaksi Pasar Modal di Jawa Tengah didominasi oleh investor individu dengan jumlah SID Saham mencapai 751.382 investor pada Desember 2024 dengan nilai transaksi Rp16,35 triliun. Sementara itu jumlah SID reksadana dan SBN juga meningkat masing-masing 15,04 persen dan 20,75 persen.

Sumarjono mengatakan, sampai dengan Desember 2024, OJK Provinsi Jawa Tengah menerima berbagai pengaduan yang masuk melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK) sebanyak 1106 pengaduan. Berdasarkan jenis aduan terbanyak adalah sektor Perbankan 631 pengaduan, Pembiayaan 177 pengaduan, Asuransi 96 pengaduan, LJK Lainnya 188 pengaduan, dan Non LJK 20 laporan.

“Untuk menurunkan jumlah pengaduan, OJK Provinsi Jawa Tengah senantiasa melaksanakan kegiatan edukasi secara masif kepada masyarakat, yang hingga akhir Desember 2024 telah dilaksanakan kegiatan sebanyak 186 edukasi kepada masyarakat termasuk pelajar dan pelaku UMKM dengan total peserta 56.881 orang,” katanya.

Sebagai bentuk komitmen dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan, Kantor OJK Provinsi Jawa Tengah (KOSG) bersama Kantor OJK di bawah koordinasi KOSG dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di level Provinsi serta Kabupaten/Kota juga telah melaksanakan sosialisasi program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di wilayah Jawa Tengah pada tanggal 18 Februari 2025.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh lebih dari 550 perwakilan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) di Jawa Tengah.***