Pemprov Jateng Genjot Kerja Sama Investasi Padat Modal dan Karya
SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggenjot kerja sama internasional dengan berbagai negara di belahan dunia, salah satunya dengan Tiongkok. Kerja sama tersebut baik dalam bidang pendidikan, perdagangan, investasi, pariwisata, dan infrastruktur.
“Pada prinsipnya kerja sama luar negeri, termasuk dengan Tiongkok menjadi peluang untuk menarik investasi yang padat modal dan sekaligus padat karya guna mendorong kemajuan pembangunan daerah, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” ujar Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, Jumat (19/10).
Wakil gubernur mengatakan, khusus dengan Tiongkok, Pemprov Jateng telah melakukan beberapa pertemuan untuk mendorong peningkatan kerjasama. Antara lain kerja sama peningkatan investasi Tiongkok ke Jateng, pembelajaran tentang pembangunan infrastruktur dan pengelolaan bencana.
Kemudian dengan Fujian, lanjut dia, meningkatkan hubungan sister province. Sehingga memunculkan kesepakatan-kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama di bidang perdagangan, perluasan kerja sama di bidang infrastruktur dan energi, pariwisata, serta pengenalan budaya kedua daerah.
Selain itu, dilakukan perluasan kerja sama di bidang perikanan dan kelautan, terutama dalam pengolahan produk laut di kawasan China-ASEAN, serta pengenalan kesenian budaya Jawa Tengah dalam kemasan tarian, dan mini orkestra di Zhicheng Fuzhou University, Fujian.
“Kerja sama Jateng dengan Tiongkok sudah lama terjalin di berbagai bidang. Kita segera tindaklanjuti, termasuk MoU ini jangan hanya menjadi arsip namun harus segera ditindaklanjuti,” ucap Gus Yasin, sapaan Wagub.
Ditambahkan, pada dasarnya daerah memerlukan kerja sama dengan pihak luar negeri agar dapat mendayagunakan sumber daya yang dimiliki secara lebih optimal, sehingga mempercepat pembangunan daerah. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam prinsip-prinsip kerjasama luar negeri oleh pemda.
“Yaitu negara tersebut harus ada hubungan diplomatik dengan Indonesia atau sesuai politik luar negeri Indonesia, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, sesuai dengan kewenangan pemda, serta tidak berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPPK Kementerian Luar Negeri, Siswo Pramonogi mengatakan, bagi Indonesia perkembangan kesejahteraan di Indo-Pasifik merupakan keniscayaan dalam pengejawantahan visi poros maritim dunia. Sebagai negara yang berada di antara dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Pasifik, Indonesia berkepentingan untuk mengembangkan kerjasama yang berpegang pada prinsip-prinsip keterbukaan dan transparan.
Kawasan Indo-Pasifik saat ini tengah menjadi pembahasan hangat karena merupakan kekuatan besar dunia. Sebagai kawasan yang merupakan kekuatan dunia, Indo-Pasifik menyimpan potensi yang besar. Melihat berbagai tersebut Indonesia dan Tiongkok harus bersinergi dan berperan aktif untuk menerapkan konsep kerjasama di berbagai bidang.
“Ini bertujuan menciptakan jaringan kerjasama infrstruktur seperti jalan, kereta api, jaringan pipa air bersih dan energi. Ini akan meningkatkan bidang ekonomi dan memfasilitasi pembangunan di kawasan Indo-Pasifik,” imbuhnya. (ZP/07)
