Via Vallen dan Dilema Media Massa

SAAT ini siapa yang tidak tahu Via Vallen, artis dangdut koplo yang lagu-lagunya sangat  akrab di telinga masyarajat baik yang tinggal di daerah pedesaan maupun yang ada di kota-kota besar. Tidak hanya kalangan masyarakat bawah yang notabene identik  dengan pecinta musik dangdut, kalangan menengah atas pun larut dengan hipnotis nada dan lirik-lirik nakal Via Vallen.

Musik dangdut koplo semakin berkibar tatkala muncul lagi artis yang belakangan juga menjadi idola masyarakat, yakni Nella Kharisma.

Kedua artis tersebut selalu menghiasai media baik cetak, elektronik, maupun media online. Masalah muncul ketika artis artis tersebut dihadapkan dengan media saat musim pilkada tiba.

Kampanye Pilkada Serentak 2018 memang baru akan dimulai 15 Februari mendatang, namun ancaman bagi dilema media sudah tampak jelas dan nyata.

Satu sisi media dituntut memegang idealisme dalam memainkan peran sebagai sarana pendidikan politik bagi pembaca agar semakin memiliki sikap kritis dan kedalaman berfikir. Namun sisi lainnya, media dihadapkan pada pragmatisme ekonomi yang memaksa media mengadopsi logika yang bertumpu pada spektakuler, sensasional, dan superfisial.

Kekhawatiran muncul saat Via Vallen dan Nella Kharisma secara resmi digaet salah satu pasangan cagub dan cawagub Provinsi Jawa Timur, Gus Ipul dan Puti Guntur untuk selanjutnya akan menjadi alat kampanye.

Pasalnya media memiliki kecenderungan lebih banyak mengupas artis tersebut untuk disampaikan ke masyarakat. Sedangkan program maupun gagasan cagub dan cawagub justru tidak menjadi prioritas untuk dikabarkan ke masyarakat. Padahal media diharapkan juga berperan dalam pendidikan politik agar pemilih memiliki kematangan dalam menggunakan hak politiknya.

Seperti yang disampaikan pakar etika komunikasi, Haryatmoko, bahwa media sangat diharapkan dapat meningkatkan mutu debat publik, tetapi justru mengubah politik menjadi tontonan. Kecenderungan ini tampak menggejala pada saat kampanye Pilkada dengan pengerahan artis dan penyelenggaraan berbagai hiburan dengan melibatkan massa.

Sebenarnya belum tentu calon yang memakai jasa artis untuk alat kampanye memiliki program yang tidak bagus, namun kecenderungan media yang mengubah politik sebagai tontotanlah yang kemudian program dari calon tidak tersampaikan ke masyarakat.

Tidak hanya artis, media juga seringkali menjadikan tokoh untuk dijadikan tontotan dalam politik pilkada. Dimana bukan gagasan atau pemikiran dari tokoh tersebut yang disampaikan media untuk kemajuan daerah tertentu, tapi hanya seputar ketokohannya yang disampaikan.

Selain di Jawa Timur, di Jawa Barat salah satu calon juga sudah memastikan akan menggunakan jasa artis kondang Ahmad Dhani untuk dijadikan alat kampanye.

Di Jawa Barat bahkan banyak artis yang bisa jadi akan menjadi alat kampanye salah satu calon seperti Desi Ratnasari dan artis lainnya.

Bagaimana di Jawa Tengah, tentu hal serupa juga tidak bisa dihindarkan. Dimana artis maupun tokoh akan dijadikan alat kampanye calon untuk meraih kemenangan dalam pertarungan politik Pilkada 2018.

Jika semua media mengalami dilema dan kemudian terkalahkan dengan mengubah politik sebagai sebuah tontonan, maka idealisme media benar-benar sudah mati.

Padahal media memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Media sebenarnya juga menjadi salah satu harapan masyarakat untuk berperan dalam pendidikan politik, ketika partai politik sendiri sudah lalai akan fungsi pendidikan politik saat kampanye tiba.

Pemanfaatan artis maupun tokoh untuk alat kampanye sebenarnya sudah biasa dilakukan sejak orde baru. Namun bersamaan dengan perkembangan jaman, media seharusnya bisa semakin dewasa dalam menyikapinya.

Revolusi teknologi informasi memang melahirkan logika waktu pendek yang hanya mementingkan keuntungan semata. Namun diharapkan logika waktu pendek tidak memberangus idealisme media dalam memainkan fungsi pendidikan.

Harapan agar media tidak hanya menjadikan politik sebagai sebuah tontonan patut disampaikan ketika tahapan kampanye Pilkada belum dimulai. Sehingga saat kampanye nanti media memberikan porsi yang besar dalam memberikan pendidikan politik bagi pemilih.

Jika itu dilakukan, maka media akan ikut berkontribusi besar dalam melahirkan pemimpin – pemimpin daerah yang memiliki kapabilitas dan berkualitas. Terutama pemimpin di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang ketiganya tergolong wilayah penting dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia.(*)

* Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Undip dan Ketua Kelompok Kajian Kebijakan Media (K3M)