NasionalEnam Sentra Diklat Kejati se-Indonesia Disinergikan Badiklat Kejagung RI

Enam Sentra Diklat Kejati se-Indonesia Disinergikan Badiklat Kejagung RI

-

- Advertisment -spot_img

Kepala Pusat Diklat (Kapusdiklat) Manajemen dan Kepimpinan Badan Diklat Kejagung RI Amran.

SEMARANG-  Sebanyak enam sentra diklat Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Indozanesia akan  disinegritaskan dengan Badan Diklat (Badiklat) Kejaksaan Agung RI. Ke enam Sentra Diklat tersebut diantaranya Sumatera Utara (Medan), Sumatera Selatan (Palembang), Jawa Barat (Bandung), Jawa Tengah (Semarang), Jawa Timur (Surabaya)  dan Sulawesi Selatan (Makassar).

“Konsep tersebut merupakan proyek perubahan yang dibuat Kepala Pusat Diklat (Kapusdiklat) Manajemen dan Kepimpinan Badan Diklat Kejagung RI Amran SH MH, yang saat ini mengikuti pendidikan Tingkat I Angkatan XXXVIII Lembaga Adminitrasi Negara (LAN) RI 2018,” kata  Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Jateng, Sugeng Riyadi, di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (26/4).

Menurutya, selama ini enam sentra masing masing melaksanakan satu jenis diklat, dengan  sasaran peserta didik sebanyak 180 orang. Namun, belum semua mendapat kesempatan mengikuti, mengingat belum ada kendali rentang dan sinkronisasi program kediklatan dengan Badan Diklat, pengembangan SDM pengelola, penyelenggara sarana dan prasarana setiap sentra masih rendah.

“Dengan membangun sinergisitas kediklatan, semua pegawai mempunyai kesempatan mengikuti diklat, adanya kesamaan dalam antara  standarisasi pengajar (Widyasuara), kurikulum atau bahan ajar, serta pengembangan penyelenggara sentra diklat,” ujarnya.

Jaksa Koordinator Kejati Jateng Hendri Antoro mengatakan, berdasarkan konsep proyek perubahan yang dibuat Kapusdilkat, membangun sinegritas tersebut berdasarkan visi Badan Kejagung RI untuk menjadikan Badan Diklat  sebagai pusat pengembangan aparatur Kejaksaan yang profesional, proporsonal dan akuntabel sesuai dengan misi pengembangan  dan jenis diklat kompentensi membina dan mengembangkan  kerjasama dalam dan luar negeri guna  sistem manajemen  yang profesional.

“Sebagai model proses pembelajaran, membentuk aparatur yang profesional, proporsional dan akuntabel. Melaksanakan program  reformasi birokrasi Kejaksaan RI. Dalam UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil, pada pasal 70 ayat 2 menyebutkan, setiap pegawai mempunyai hak untuk mengembangkan selama 12 hari pertahun, 5 hari dipergunakan untuk pendidikan dan pelatihan,” tandasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Latest news

Pertamina Dex dan Dexlite, Idola Baru Pengguna Mesin Diesel

SEMARANG – Sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, Dexlite dan Pertamina Dex menjadi bahan bakar minyak (BBM) favorit bagi para...

Hotel Santika Pekalongan dapatkan Score Memuaskan dalam surveilen II

PEKALONGAN - Hotel Santika Pekalongan merupakan salah satu hotel yang terletak di Kota Pekalongan. Lokasi yang tepat berada di...

BCA Resmikan Gedung Halo BCA Semarang

SEMARANG– Konsistensi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dalam menghadirkan service excellence terus ditingkatkan melalui berbagai inisiatif secara nasional....

Smartfren dan Moratel Hadirkan Layanan Internet True QuadPlay

JAKARTA – Smartfren bersinergi dengan Moratel menghadirkan produk terbaru bernama True QuadPlay sebagai layanan internet untuk gaya hidup digital...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Pembelian Tiket KA untuk Keberangkatan Mulai 26 Oktober Wajib Gunakan NIK

SEMARANG - Calon pelanggan yang akan membeli tiket kereta api jarak jauh untuk keberangkatan mulai 26 Oktober 2021 wajib...

Marimas dan Pemkot Semarang Bangun Taman Parkour di Lamper Tengah

SEMARANG - Dalam upaya mendukung Program Pemerintah Kota Semarang meningkatkan Ruang Terbuka Hijau, PT. Marimas Putera Kencana turut terlibat...

Must read

Akhir 2021, Dafam Buka 2 Hotel Baru SEMARANG- Pandemi tidak...

Grab Hadirkan Protect dan Cleaning Station

  SEMARANG- Wacana untuk masuk dalam 'kebiasaan baru' atau yang...
- Advertisement -spot_imgspot_img

Berita TerkaitTERKINI
Rekomendasi untuk Anda