Ganjar Libatkan Kaum Difabel Susun Program Pembangunan
MAGELANG- Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo melibatkan komunitas difabel dalam penyusunan rencana pembangunan 2018-2023. Sejumlah permintaan dfabel diantaranya kemudahan akses difabel pada fasilitas publik dan peningkatan kuota pegawai.
Ketua Komunitas Sahabat Difabel, Didik Sugiyanto mengatakan, akses untuk difabel pada bangunan pemerintahan dan fasilitas publik harus dipermudah. Ia juga meminta agar program sekolah inklusi dapat diperbanyak di Jateng.
“Kami juga berharap agar kuota pegawai atau pekerja dari disabilitas baik di tingkat swasta maupun BUMD dapat dilaksanakan. Sebab selama ini masih ada diskriminasi terhadap calon pegawai difabel,” katanya, dalam Musrenbang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng tahun 2018-2023 di Magelang, Selasa (23/10).
Menanggapi hal itu, Ganjar meminta seluruh kepala daerah di Jawa Tengah untuk memperhatikan pembangunan gedung dan sarana prasarana umum yang peduli terhadap kaum difabel.
“Jangan ada diskriminasi lagi dalam penerimaan pegawai, harus diperlakukan setara,” tegasnya.
Sementara itu, Ganjar mengemukakan, angka kemiskinan Jateng mengalami penurunan signifikan. Per Maret 2018, tercatat 11,32%. Dibandingkan Maret 2017 mengalami penurunan 1,69%. Tidak ada provinsi lain di Indonesia yang berhasil menurunkan kemiskinan sebanyak Jateng.
Namun begitu Ganjar masih merasa angka kemiskinan terlalu tinggi. Ia menargetkan penurunan menjadi 7,48% pada 2023.
“Sejak saya menjabat 2013 lalu sebesar 14,44% dan menjadi 11,32% di 2018, namun angka ini masih cukup tinggi. Untuk itu kami menargetkan pada lima tahun akan datang turun menjadi 7,48%,” jelas Ganjar.
Selain angka kemiskinan, Ganjar juga akan fokus dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi, mengurangi angka pengangguran, dan peningkatan indeks pembangunan manusia.
Ganjar menjelaskan pertumbuhan ekonomi Jateng 2018 sebesar 5,27%. Capaian tersebut tertinggi dibanding provinsi-provinsi lainnya di Indonesia. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi naik jadi 5,7% pada 2023.
Selain itu, angka pengangguran ditarget turun jadi 4% dan IPM naik jadi 73 dan target reformasi birokrasi sebesar 83 di tahun 2023.
Mewujudkan itu, menurut Ganjar, membutuhkan bantuan semua pihak, khususnya Bupati/Walikota di seluruh Jateng. Apalagi kemiskinan di beberapa daerah tergolong tinggi. Misalnya di Kabupaten Wonosobo sebesar 14,36% dan menjadi angka kemiskinan tertinggi di Jateng.
“Semua daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan target ini. Semuanya demi Jawa Tengah yang lebih baik,” terangnya.
Selain fokus pada target-target pencapaian lima tahun yang akan datang, Ganjar juga memaparkan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini. Untuk itu, dalam penetapan RPJMD 2018-2023, pihaknya meminta agar tantangan-tantangan itu dapat dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah.
“Beberapa tantangan itu seperti daya tampung lingkungan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, persoalan air, persoalan bencana, sampah, adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca dan sebagainya,” tuturnya. (ZP/05)
