JAKARTA – Tahun 2021 yang masih diselimuti pandemi Covid-19 membuat perekonomian masih akan belum pulih 100%. Untuk itu pemerintah masih akan membuat program prioritas dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi alokasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai 403,9 triliun rupiah atau naik dari rencana sebelumnya 372,3 triliun rupiah.
“Pemulihan ekonomi nasional akan terus didukung dalam APBN 2021,” katanya dalam webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Refleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1).
Total anggaran program PEN sebesar 403,9 triliun rupiah tersebut difokuskan untuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan, perlindungan sosial, sektoral K/ L dan pemda, UMKM, pembiayaan korporasi, dan insentif usaha. Untuk bidang kesehatan mendapat alokasi sebesar 25,4 triliun rupiah dengan terdapat SILPA Earmark 2020 sebesar 47,07 triliun rupiah yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.
Anggaran bidang kesehatan itu digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana program vaksinasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan bantuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/ BP. Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi 110,2 triliun rupiah dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako 200 ribu rupiah per KPM, prakerja 10 triliun rupiah, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan 200 ribu rupiah per KPM selama enam bulan.
Untuk bidang sektoral K/ L dan pemda dialokasikan 184,2 triliun rupiah yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengembangan TIK, pinjaman ke daerah, padat karya K/ L, kawasan industri, serta cadangan belanja PEN. Untuk bidang UMKM dan pembiayaan korporasi dialokasikan 63,84 triliun rupiah dengan fokus pada subsidi bunga KUR reguler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbankan, penjaminan loss limit, cadangan pembiayaan PEN.
Kemudian, juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang menjalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit. Terakhir yaitu insentif usaha dialokasikan anggaran 20,26 triliun rupiah meliputi pajak ditanggung pemerintah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. (ZP/01)
