Inilah Rincian Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional 2021

JAKARTA – Tahun 2021 yang masih diselimuti pandemi Covid-19 membuat perekonomian masih akan belum pulih 100%. Untuk itu pemerintah masih akan membuat program prioritas dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Menteri Ke­uangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan proyeksi alo­kasi anggaran untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 mencapai 403,9 triliun rupiah atau naik dari rencana sebelumnya 372,3 tri­liun rupiah.

“Pemulihan ekonomi nasio­nal akan terus didukung dalam APBN 2021,” katanya dalam webinar bertajuk Perempuan Berdaya Indonesia Maju: Re­fleksi Awal Tahun 2021 Quo Vadis Perempuan Indonesia di Jakarta, Senin (4/1).

Total anggaran program PEN sebesar 403,9 triliun ru­piah tersebut difokuskan un­tuk alokasi terhadap enam bidang yaitu kesehatan, per­lindungan sosial, sektoral K/ L dan pemda, UMKM, pembia­yaan korporasi, dan insentif usaha. Untuk bidang kesehat­an mendapat alokasi sebesar 25,4 triliun rupiah dengan terdapat SILPA Earmark 2020 sebesar 47,07 triliun rupiah yang akan dimanfaatkan pada tahun ini.

Anggaran bidang kesehat­an itu digunakan untuk peng­adaan vaksin Covid-19, sarana dan prasarana program vaksi­nasi, imunisasi, laboraturium litbang, serta cadangan ban­tuan iuran BPJS keperluan bagi PBPU/ BP. Untuk bidang perlindungan sosial memiliki alokasi 110,2 triliun rupiah dengan fokus PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako 200 ribu rupiah per KPM, prakerja 10 triliun rupiah, dana desa, serta bansos tunai bagi 10 juta KPM dengan 200 ribu rupiah per KPM selama enam bulan.

Untuk bidang sektoral K/ L dan pemda dialokasikan 184,2 triliun rupiah yang difokuskan pada dukungan pariwisata, ketahanan pangan, pengem­bangan TIK, pinjaman ke dae­rah, padat karya K/ L, kawas­an industri, serta cadangan belanja PEN. Untuk bidang UMKM dan pembiayaan kor­porasi dialokasikan 63,84 triliun rupiah dengan fokus pada subsidi bunga KUR re­guler, pembiayaan KUMKM, penempatan dana di perbank­an, penjaminan loss limit, ca­dangan pembiayaan PEN.

Kemudian, juga digunakan untuk PMN kepada lembaga penjaminan (LPEI), PMN kepada BUMN yang men­jalankan penugasan seperti PT Hutama Karya, PT ITDC, PT Pelindo III, dan PT KIW, serta penjamian backstop loss limit. Terakhir yaitu insentif usaha dialokasikan anggaran 20,26 triliun rupiah meliputi pajak ditanggung pemerin­tah (DTP), pembebasan PPh 22 impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. (ZP/01)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here