Perekonomian Jateng Tumbuh 5,32% di 2018
SEMARANG- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah mencatat pada tahun 2018 kondisi ekonomi Jawa Tengah mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan tahun 2017.
Adapun tahun 2018 ini ekonomi Jateng tumbuh 5,32%, menguat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,26%.
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Sentot Bangun Widoyono mengatakan, perekonomian Jawa Tengah berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2018 mencapai Rp 1.268.700,97 miliar dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 941.283,28 miliar.
“Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh 5,32%, menguat dibandingkan tahun 2017 yang sebesar 5,26%. Pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Lapangan Usaha lnformasi dan Komunikasi sebesar 12,39%. Pada sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor sebesar 11,42%,” kata Sentot, Rabu (6/2).
Dijelaskan, dari struktur ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sisi produksi masih tetap didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yaitu sebesar 34,50%, sedangkan dari sisi pengeluaran didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PKRT) yang mencapai sebesar 60,58%.
Ditambahkan, sedangkan ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2018 mengalami pertumbuhan sebesar 5,28%, dibandingkan dengan triwulan yang sama pada 2017 (y-on-y).
Disebutnya, ekspansi ekonomi tersebut didorong oleh semua Iapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Kesehatan yang tumbuh 11,49%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicatat oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 9,87%.
“Ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV-2018 mengalami kontraksi sebesar 2,11%, jika dibandingkan dengan Triwulan III-2018 (q-to-q). Kontraksi Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 25,07% menjadi faktor utama yg menekan ekonomi Triwulan IV-2018. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi Jawa Tengah Triwulan IV dikarenakan laju pertumbuhan Komponen (Impor hingga mencapai 11,45%. Impor merupakan komponen pengurang dalam penyusunan PDRB,” tandasnya. (ZP/05)
