Buwas Ditantang Buktikan Soal Fitnah dan Pemalsuan Beras Bulog

JAKARTA – Direktur Utama Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) diminta membuktikan ucapannya, bahwa Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga beras dari badan ini dinilai jelek dan tak membuat masyakarat tertarik. Selaku mantan penegak hukum, selayaknya Buwas melaporkan itu ke penegak hukum ketimbang berseloroh di media saja.

Mantan Dirut Bulog Sutarto Alimoeso mengatakan, ketidakmampuan menyalurkan beras harusnya berhubungan dengan bagaimana suplainya. Dia pun menantang Buwas untuk membuktikan ucapannya yang merasa Bulog difitnah.

“Kalau saya secara pribadi buktikan saja, kalau ada masalah ya tinggal dibuktikan yang mana,” kata Sutarto kepada wartawan, Kamis (3/10/2019).

Jadi kata dia, kalau memang merasa difitnah soal kualitas beras jelek, Buwas lebih baik lapor ke penegak hukum agar tak jadi polemik.

“Ya kalau ada yang memfitnah, saya kira beliau tahu persis mestinya diproses hukum saja. Kalau ada yg bermain-main, ya diproses hukum saja. Sehingga tidak jadi polemik,” tuturnya.

Sebelumnya, Buwas mengatakan telah menyiapkan 700 ribu ton beras hingga akhir tahun untuk disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, Buwas pesimis target itu dapat terpenuhi karena hingga September baru terealisasi 30 ribu ton. Buwas berdalih Bulog difitnah dengan modus pemalsuan sehingga seakan akan beras yang dikeluarkan pihaknya jelek dan membuat masyarakat tidak tertarik.

Menyoal BPNT, Sutarto menjelaskan bahwa penyaluran program BPNT sebenarnya sudah lama dibicarakan. Bahkan, saat dia menjabat, sudah pernah menyarankan BPNT itu seharusnya sejak Januari sudah menyalurkan beras Bulog.

“Saran kita dulu begitu dan saran ini sudah kita sampaikan kepada bapak presiden secara langsung,” katanya.

Menurut Sutarto, jika ini dibahas sejak Januari, pasti tidak akan terjadi persoalan dengan kualitas beras seperti yang dikeluhkan Buwas saat ini. Jadi, kalau sekarang mempersoalkan kualitas, itu karena memang sudah sekian bulan.

“Kalau Januari sampai sekarang kan sudah delapan bulan. Coba kalau sudah dimulai sejak Januari lalu, artinya sebagian besar berasnya sudah keluar kemudian bisa membeli beras yang baru,” tuturnya.

Menurutnya, mengembalikan BPNT ke Bulog itu terlambat. Menurutnya, Bulog diminta ditugasi untuk menjaga stabilitas harga. Lalu, stabilitas harga ada huhungannya, Bulog harus membeli di petani.

Di kesempatan lain, menanggapi serapan beras Bulog yang masih sangat jauh dari target 700 ribu ton untuk BPNT, peneliti Indef Rusli Abdullah mengatakan, penyaluran beras untuk BPNT awalnya memang merupakan permintaan Bulog.

“Penyebabnya ini BPNT bukan nyalurin, ada porsi Bulog dan nonBulog, nah penerima BPNT kan boleh saja milih beras yang mana saja, yang kualitasnya sesuai keinginan,” ujarnya.

Kesalahan Internal

Rusli mengatakan, hal yang mungkin bisa dilakukan pemerintah atau Kemensos adalah membagi wilayah atau regional distribusi beras BPNT. Misalnya Bulog memegang penuh distribusi di bagian pulau Jawa atau Sumatera, sedangkan pemasok lain di pulau lain.

“Kita kan tahu gudang-gudang Bulog berada hampir di seluruh Provinsi di Indonesia, jadi bisa saja Pemerintah mengatur itu, sehingga beras-beras yang ada di Gudang Bulog bisa tersalurkan,” tuturnya.

Ia mengatakan, kualitas beras BPNT Medium dan ke atas juga harus tetap terjaga. Sementara jika beras menumpuk terlalu lama di Gudang maka akan terjadi penurunan kualitas.

“Harus di cek dulu data di Bulog, apakah beras yang kualitasnya menurun itu ada di Gudang-gudang sehingga tidak bisa disalurkan ke BPNT,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menduga masih jauhnya penyerapan penyaluran beras Bulog lewat program BNPT lantaran kesalahan di internal. Oleh karena itu, Bulog harus memperbaiki sistem yang ada.

“Itu bisa karena dananya bisa juga karena internal Bulognya yang jelek. Perencanaan Deputinya yang jelek. Yang pertama yang harus diperbaiki adalah sistemnya. Jangan mau dibebani oleh impor segala,” katanya.

Kedua, lanjutnya, Bulog kalau ingin maju harus dicari kepemimpinan yang bagus. Jadi kepemimpinan yang mau mengambil risiko untuk dirinya sendiri dan untuk melayani masyarakat.

Bulog sejatinya diberikan jatah untuk menjadi penyedia beras BPNT 2019 sebanyak 100 persen oleh Kementerian Sosial (Kemensos) selaku penyelenggara BPTN, dari sebelumnya sebanyak 30 persen. Namun hal itu tidak sepenuhnya terealisasi, sampai saat ini Bulog masih juga berhadapan dengan distributor beras dari pemasok lainnya.

Buwas mengatakan ada pemalsuan merek beras. Di karung beras terlihat merek premium, namun nyatanya distributor menjual kualitas medium. Selain itu, dalam temuan timnya, dari 3000 e-Warong, sekitar 300 adalah e-Warong ‘siluman’. Ia juga mengungkap kegeramannya setalah beredarnya tudingan yang menyebut beras BPNT Bulog bau dan berkutu.

“Kalau beras bulog viral bau, itu hanya ingin membangun opini bahwa eras Bulog jelek,” kata Buwas.

Ia mengaku bahwa Bulog baru menyalurkan sekitar 30 ribu ton beras dari penugasan 700 ribu ton untuk program BPNT 2019.

“Perintahnya seratus persen, tapi nggak bisa. Bayangkan, satu bulan pertama seharusnya mininal 130 ribu ton, tapi faktanya sekarang masih 30 ribu ton, yang lainnya dikuasai sama sontoloyo-sontoloyo ini,” katanya. (ZP/06)