OJK dan Pemprov Jateng Kompak Dorong Digitalisasi UMKM dan Industri Keuangan
Semarang – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah dan DIY mendorong percepatan pemanfaatan teknologi digital bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri jasa keuangan di wilayahnya.
Langkah ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi layanan, sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Kepala OJK Jateng-DIY, Hidayat Prabowo, mengatakan Jawa Tengah dan DIY memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan UMKM terbesar di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah usaha mikro dan kecil di kedua wilayah ini mencapai 996.951 unit, atau 22,5 persen dari total UMKM nasional.
“UMKM kita tumbuh pesat dan punya potensi luar biasa. Dengan dukungan digitalisasi, potensi ini bisa dimanfaatkan seluas-luasnya,” ujar Hidayat dalam acara Digital Financial Innovation Day (Digination Day) di Hotel Tentrem Semarang, Selasa (12/8/2025).
Ia mencontohkan keberhasilan digitalisasi pada ajang Solo Great Sale 2025 yang mencatat transaksi hingga Rp3,5 triliun melalui sistem pembayaran digital QRIS.
“Ini bukti bahwa digitalisasi bukan sekadar tren, tapi sudah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha,” tambahnya.
OJK, kata Hidayat, juga terus memperkuat ekosistem UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan kredit Ultra Mikro (UMi), program inkubasi bisnis, hingga promosi ekspor berbasis digital.
Ia menambahkan, melalui Forum seperti Digination Day dapat menjadi jembatan antara lembaga jasa keuangan termasuk BPR, BPRS, LKM, dan Bank BPD dengan inovasi teknologi yang tepat guna.
“Dengan teknologi yang tepat dan bertanggung jawab, lembaga keuangan bisa memperluas layanan, meningkatkan efisiensi operasional, sekaligus mempercepat inklusi keuangan di wilayahnya,” tegas Hidayat.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan bahwa digitalisasi adalah kunci untuk menciptakan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas, baik di pemerintahan maupun sektor industri. Sistem berbasis digital mencatat setiap transaksi secara permanen, sehingga meminimalkan peluang penyalahgunaan atau kesalahan.
“Kalau tidak hati-hati memberi kredit, mungkin di tahun pertama terlihat aman, tapi masalah bisa muncul di tahun ketiga atau keempat. Dengan data digital, semua catatan tersimpan dan mudah ditelusuri,” ujarnya.
Sumarno juga mengingatkan agar UMKM tidak tertinggal dalam mengadopsi teknologi, mengingat tren konsumen yang semakin mengandalkan pembayaran non-tunai.
“Jangan sampai kehilangan pelanggan hanya karena tidak bisa menerima pembayaran digital,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, acara Digination Day 2025 juga menjadi ajang peluncuran Pedoman Keamanan Cyber untuk industri keuangan digital dan aset kripto. Selain itu, turut diperkenalkan mock aplikasi yang dirancang untuk mendukung ekosistem peternak sapi perah di Indonesia. Peluncuran dilakukan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Aset Keuangan Digital (IAKD), Hasan Fawzi.***
