Pemkot Semarang Diminta Perhatikan Kehidupan PSK Sunan Kuning Pasca Ditutup

SEMARANG – Anggota Komisi VI DPR, Juliari P Batubara meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memperhatikan kehidupan PSK Sunan Kuning sebelum lokalisasi tersebut resmi ditutup.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta, Pemkot Semarang memikirkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penutupan lokalisasi.

“Harus dipikirkan dampak-dampaknya. Para PSK di sana akan bekerja apa, mereka kan juga manusia, apa mereka mau jadi PSK kan tidak. Harus dipikirkan jangan asal sembarang ditutup, mereka punya anak, menyekolahkan anak, menafkahi keluarganya,” kata Juliari di Semarang, Kamis (15/8/9/19).

Dikatakan, Pemkot Semarang harus bertanggung jawab terhadap nasib PSK yang ada tersebut karena mereka sudah ada bertahun-tahun dan menjadikannya sebagai sumber mencukupi kebutuhan hidup.

Menurutnya, rencana tali asih yang diberikan kepada masing-masing PSK bisa dipertimbangkan kembali apakah akan cukup untuk menanggung kehidupan mereka seberapa lama.

“Kalo ditutup dipikir solusinya. Ditutup sah-sah saja, namun jangan diperlukan layaknya seorang penjahat, mereka harus dilakukan manusiawi. Mereka akan bekerja apa, anak sekolah bagaimana biayanya, mencari makanan bagaimana, yang selama ini mereka menafkahi dari situ. Harus dipertimbangkan lebih matang,” tandasnya.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi sebelumnya merencanakan penutupan Resosialisasi Argorejo atau Lokalisasi Sunan Kuning (SK) ditargetkan pada akhir Agustus. Namun, pelaksanaannya menyesuaikan sejumlah kondisi.

Kondisi yang dimaksud menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019. Saat ini, hasil APBD Perubahan telah diserahkan ke Gubernur Jateng.

“Kalau itu sudah jadi dan sudah sampai di Kota, Insyaallah akhir Agustus kita lakukan penutupan,” ujarnya.

Hendi menyebutkan, APBD-P tersebut juga termasuk didalamnya adalah dana untuk mengeluarkan tali asih kepada ratusan PSK yang ada di SK. (ZP/06)