Tertangkap KPK, Pemerintah Diminta Evaluasi Perekrutan Direksi BUMN

SEMARANG – Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi sistem perekrutan direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah Direksi di perusahaan tersebut.

Anggota Komisi VI DPR, Juliari P Batubara mengatakan, Direksi BUMN harus benar-benar mereka yang memiliki integritas dan rekam jejak yang jelas, karena memang tidak mudah menolak berbagai tawaran uang yang datang.

“Tentu kita memang butuh direksi yang punya integritas, memang tidak mudah di empat tahun terakhir proyek yang dikerjakan BUMN sangat banyak, sangat masif tentunya godaan menerima uang itu tidak mudah ditepis juga,” kata Juliari di sela-sela kunjungan kerja di lingkungan Rw V Kel Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Semarang, Kamis (15/8/19).

“Sistem rekrutmen diperhatikan mereka harus bener-banar orang yang sudah sangat punya rekam jejak yang baik, diperketat persyaratannya,” sambungnya.

Dikatakan, pemerintah harus pula mengevaluasi pemberian proyek kepada BUMN dengan melihat kapasitasnya. Pihak swasta menurutnya juga perlu dilibatkan agar berimbang antara BUMN dan swasta.

Pihaknya melihat, sejauh ini BUMN terlalu banyak menggarap sejumlah proyek, berbanding dengan swasta yang hanya menjadi vendor-vendor ataupun sub kontraktor dari BUMN.

“Kita lihat sekarang sangat tidak sebanding, BUMN dapat proyek luar biasa, sementara swasta hanya menjadi vendor atau sub kontraktor dari BUMN. Alokasi proyek oleh BUMN ini bisa dikurangi dan diberikan ke swasta agar berimbang,” tandasnya. (ZP/05)