Strategi Membangun Etos Kerja Legislatif Ala Bambang Kusriyanto

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto (tengah) dalam kegiatan diskusi Prime Topic Membangun Etos Kerja Legislatif di Hotel Gets Semarang, Senin (4/11/19).

SEMARANG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto terus melakukan berbagai cara membangun etos kerja anggota legislatif di Provinsi Jateng.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, saat ini tengah fokus melakukan pembenahan dalam semua kegiatan DPRD Jateng seperti tata cara beracara, tertib dalam rapat pembahasan dan sebagainya.

Menurutnya, anggota dewan sudah selayaknya terus berusaha kerja semaksimal mungkin sebagai wakil rakyat. Namun demikian, hal itu tentu tidak terlepas dari pengawalan masyarakat dan semua pihak agar berjalan baik.

“LSM dan media tentunya bisa membantu mengawasi kinerja DPRD. Kita berubah dari semua, diawali dari diri kita sendiri,” ujar Bambang, Senin (4/11/19).

Pihaknya mengatakan, terus menekankan kepada seluruh anggota dewan agar memahami hak dan kewajiban dirinya. Mereka harus tahu apa kewajibannya sebagai anggota dewan, sehingga baru bisa menuntut haknya.

“Kewajibannya dipenuhi terlebih dahulu, baru dia menerima haknya,” katanya.

Ia mengemukakan, terkait pandangan masyarakat bahwa anggota dewan tidak lepas dari praktik korupsi memang manjadi hal berat untuk dihilangkan.

Menurutnya, hal terbaik yang bisa dilakukan yakni dengan membuktikan bahwa ia tidak terlibat dalam kegiatan korupsi selama periode menjabat.

“Dibuktikan bahwa ia tidak korupsi. Apabila pertanyaan-pertanyaan itu dijawab percuma akan menghabiskan waktu, yang terpenting menjalankan tugas dan fungsinya,” ucapnya.

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Dr Oce Madril mengatakan, sebagai anggota DPRD memang memiliki tantangan yang berat sebagai imbas dari stigma terhadap anggota DPR RI.

Stigma kinerja anggota DPR RI yang tidak baik memang tidak hanya di pusat saja, namun secara umum merambah ke semua anggota dewan hingga ke daerah.

Meski demikian, kata dia anggota DPRD sebetulnya tidak ada kaitannya dengan di DPR RI. Jangkauan DPRD jauh lebih pasti dalam menentukan kebijakan di daerah.

Dia menyebutkan, untuk mewujudkan anggota dewan yang maksimal bisa dimulai dengan mewujudkan bahwa ia bisa bekerja di dua opsi yakni sebagai wakil rakyat dan birokrat.

“Pekerjaan rumah lebih berat di samping akomodir aspirasi masyarakat, namun juga teknis dan birokrasi,” pungkasnya. (ZP/05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here