Jateng Targetkan Pertumbuhan Ekonomi Hingga 5,7% di 2023
SEMARANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 5,7% pada tahun 2023. Keyakinan itu berdasarkan pertumbuhan ekonomi Jateng saat ini yang tumbuh lebih tinggi daripada provinsi lain di Indonesia.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo mengatakan, pada 2018 ini pertumbuhan ekonomi di Jateng sebesar 5,27%. Angka itu merupakan angka pertumbuhan ekonomi tertinggi dibanding capaian provinsi-provinsi lainnya di Indonesia.
“Tahun 2023 saya targetkan angka pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,7%,” kata Ganjar, dalam Musrenbang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jateng Tahun 2018-2023, di Hotel Artos Magelang, Selasa (23/10).
Di sisi lain, kata Ganjar, selama lima tahun mendatang, Pemprov masih akan fokus pada percepatan penurunan kemiskinan. Bahkan, angka kemiskinan di provinsi ini ditargetkan turun hingga menjadi 7,48%.
Menurut Ganjar, dibandingkan pada awal menjabat 2013 lalu, angka kemiskinan sudah berkurang dari 11,47% menjadi 9,82% pada 2018. Kendati begitu, angka kemiskinan mesti terus ditekan.
“Untuk itu, pada RPJMD ini, kami menargetkan pada lima tahun yang akan datang angka kemiskinan di Jateng akan turun menjadi 7,48%,” katanya.
Selain angka kemiskinan, gubernur juga akan fokus pada upaya pengurangan angka pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, dan sebagainya.
“Untuk pengangguran, saya targetkan akan turun pada angka 4% di tahun 2023, serta peningkatan indeks pembangunan manusia sebesar 73,00%,” terang mantan anggota DPR RI ini.
Diakui, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan bantuan semua pihak. Khususnya bupati/ wali kota di seluruh Jawa Tengah. Sebab, tanpa bantuan semua daerah, mustahil target tersebut dapat tercapai.
“Semua daerah harus bekerja keras untuk mewujudkan target ini. Semuanya demi Jawa Tengah yang lebih baik,” bebernya.
Ganjar juga mengingatkan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini. Mulai dari persoalan lingkungan hidup, ketersediaan air, ancaman bencana, dan sebagainya. Untuk itu, dalam penetapan RPJMD 2018-2023, pihaknya meminta agar tantangan-tantangan itu dapat dipertimbangkan agar tidak menimbulkan masalah.
Dalam kesempatan itu, Ganjar juga membuka ruang untuk tanya jawab kepada para peserta, dalam penyusunan RPJMD 2018-2023. Kesempatan itu tak disia-siakan Didik, perwakilan penyandang disabilitas.
Kepada Ganjar, Didik meminta agar akses bagi kaum difabel, khususnya perbaikan bangunan publik dan fasilitas umum agar ramah terhadap penyandang disabilitas. Dia juga meminta agar program sekolah inklusi dapat diperbanyak di Jawa Tengah.
“Kami juga berharap agar kuota pegawai atau pekerja dari disabilitas baik di tingkat swasta maupun BUMD dapat dilaksanakan. Sebab selama ini masih ada diskriminasi terhadap calon pegawai difabel,” pungkasnya. (ZP/05)
